WALHI Beri Kartu Kuning ke Gubernur Sulsel soal Kerusakan Lingkungan

Amin mengatakan tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi masyarakat, termasuk Sulsel. Bukan saja karena ada bencana pandemik COVID-19 tapi juga ada masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan ruang hidupnya yang telah dirampas oleh korporasi. 

Dia berpendapat bahwa seharusnya pemerintah menjadi pihak utama dalam mengelola negeri ini. Tapi yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Persitiwa bencana yang sarat konflik lingkungan malah terjadi di masa pandemik COVID-19. Hal ini pun menjadi kekecewaan tersendiri bagi masyarakat yang terdampak.

"Di saat kita harus menjaga kesehatan, mereka malah menciptakan konflik yang merugikan rakyatnya sendiri. Maka tidak lepas dari satu praktik jahat yang diinisiasi negara dan korporasi," ucapnya.

Amin mengungkapkan kekecewaannya untuk Nurdin Abdullah. Pasalnya, kerugian materiel yang dialami korban perampasan ruang hidup dan kerusakan lingkungan mencapai Rp8 triliun lebih. Jumlah kerugian ini, jelas Amin, bertambah 4 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp2,3 triliun.

"Kecewa dengan Bapak Nurdin Abdullah karena seharusnya kita menjaga kesehatan tapi sebaliknya di masa pandemik ini perampasan ruang malah semakin masif sehingga kami tidak bisa berdiam diri di rumah," katanya.  

Amin menjelaskan bahwa penyebab terbesar kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang memberi kemudahan dalam perizinan praktik-praktik yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

WALHI menyebutkan sejumlah aktor yang berperan dan terlibat dalam praktik perampasan ruang, perusak lingkungan yang dinilainya memiskinkan rakyat Sulsel selama pandemik COVID-19. Mereka adalah Gubernur Sulsel sebagai pembuat aturan dan pemberi izin dan bupati/wali kota sebagai pengawas dan penegak aturan yang lemah.

Selanjutnya, ucap Amin, BUMN sebagai pihak yang mengerjakan proyek tanpa konsultasi dan menghormati masyarakat lokal, menyerobot dan merusak tanaman masyarakat. Kemudian perusahaan swasta trans nasional dan perusahaan swasta lokal yang mencemari lingkungan. 

Amin juga menyentil kolega Gubernur Sulsel sebagai pihak yang melakukan monopoli usaha dan mengatur tender. Aparat kepolisian juga tak luput dari kritik WALHI yang dinilai sebagai pihak yang disebut melakukan kriminalisasi rakyat dan melindungi pelaku kejahatan lingkungan.

Seharusnya, kata Amin, negara menerbitkan peraturan yang mengakomodasi semua kepentingan, baik minoritas, mayoritas, yang berduit, dan yang miskin. Tapi faktanya, Amin menerangkan, negara sebagai regulator malah menerbitkan peraturan yang bertentangan dengan rakyat.

"Menerbitkan izin tanpa persetujuan masyarakat. Tidak juga dilakukan konsultasi secara bermakna. Itu yang dianggap sebagai praktik kejahatan bernegara. Pemerintah harus dievaluasi," ucapnya.

Untuk itu, WALHI Sulsel memberikan rekomendasi untuk Gubernur Sulsel, Kapolda Sulsel, dan organisasi perusahaan. 

Rekomendasi untuk Gubernur Sulsel:

1. Hentikan pelibatan kolega dan keluarga dalam proyek-proyek pembangunan yang bersumber dari dana APBN/APBD;
2. Lindungi rakyat (petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan) Sulawesi Selatan beserta wilayah kelola dan lingkungan hidupnya;
3. Cabut izin-izin usaha yang mengancam wilayah kelola masyarakat;
4. Hentikan perampasan ruang hidup masyarakat Sulawesi Selatan;
5. Revisi Perda RZWP3K dan stop pembahasan ranperda RTRW Sulsel;
6. Tumbuh kembangkan investasi lingkungan hidup (pengembangan ekonomi berbasis kelola rakyat) di Sulawesi Selatan.

Rekomendasi untuk Kapolda Sulsel:

1. Hentikan kriminalisasi rakyat yang berjuang atas lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia;
2. Evaluasi seluruh kinerja Polres se-Sulawesi Selatan terkhusus di Kabupaten Pinrang, Bone, Sidrap, dan Luwu Timur;
3. Kembalikan marwah kepolisian sebagai pengayom dan pelindung rakyat;
4. Polisi bukan milik Gubernur-Bupati, Polisi bukan budak pengusaha;
5. Polisi harus melindungi rakyat dan menegakkan hukum.

Rekomendasi kepada korporasi:

1. Hormati hak-hak masyarakat lokal adat sebelum menjalankan bisnis;
2. Hormati sikap menolak warga/masyarakat terhadap rencana bisnis dan investasi;
3. Patuhi prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan bisnis;
4. Patuhi seluruh aturan negara terkait perlindungan lingkungan hidup dan sosial;
5. Jalankan sistem perlindungan lingkungan dan sosial di Sulawesi Selatan;

6. Jalankan konsultasi publik secara bermakna di tengah-tengah masyarakat sebelum mengoperasikan usaha.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, Amin merasa pihaknya perlu menyampaikan hal ini secara langsung kepada Gubernur Sulsel. Sebab dia meyakini bahwa Gubernur Nurdin masih bisa diajak untuk membicarakan masalah kerusakan lingkungan.

"Kami masih meyakini bahwa pemerintah masih bisa diajak berkomunikasi. Karena kami adalah representasi warga yang memiliki konstituen," katanya.

Dia masih berharap bahwa Sulsel masih bisa berubah di tahun 2021 selama kepala daerahnya mau membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat marjinal.

"Kalau pemerintah enggan membangun dialog terbuka maka peringatan tegas itu akan kami kembangkan. Mau tidak mau harus kita follow up," katanya.