Andi Akmal bantah kenaikan PBB, hanya penyesuaian NJOP
Klaim defisit anggaran akibat hutang Rp300 miliar dari pemerintahan sebelumnya
Respons massa aksi terhadap pernyataan Wakil Bupati yang dianggap belum memuaskan
Makassar, IDN Times – Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin menyatakan, tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di daerahnya. Itu disampaikan saat menemui ratusan orang yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Bone, Jl Jendral Ahmad Yani, Kamis (14/8/2025).
Akmal didampingi Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setio Budhi dan Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, akhirnya menemui demonstran yang bertahan mengepung kantor Pemkab Bone hingga malam hari.
Dalam dialognya, Andi Akmal meluruskan informasi yang beredar soal kenaikan PBB. Menurutnya, yang terjadi bukan kenaikan pajak, melainkan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Saya pastikan tidak ada kenaikan PBB. Yang ada penyesuaian NJOP. Tidak benar ada kenaikan sampai 300 persen. Itu fitnah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyesuaian NJOP merupakan saran dari KPK, BPK, BPN, dan mengacu pada zona nilai tanah (ZNT).
"Bagi pemilik lahan luas, kontribusinya tentu lebih besar, namun petani dan masyarakat kecil bisa saja dibebaskan dari kewajiban PBB," ujarnya.
Andi Akmal juga memaparkan kondisi keuangan daerah yang saat ini defisit, bahkan mewarisi utang Rp300 miliar dari pemerintahan sebelumnya.
"Kondisi keuangan di Bone, kami baru 6 bulan menjabat kita mewarisi hutang 300 miliar pemerintah sebelumnya. Kita saat ini defisit anggaran," bebernya di hadapan massa aksi.
Demi perbaikan jalan, ia mengaku rela memangkas tunjangan pegawai dan meniadakan pembelian mobil dinas. "Bahkan kami rela tidak ada pembelian fasilitas mobil, pegawai kami potong TPP-nya untuk perbaikan jalan di Bone ini.
Hari ini kita saksikan 11 ruas jalan kira-kira 80 miliar (anggarannya)," ungkap Andi Akmal.
"Jadi saya perlu jelaskan itu agar tidak terjadi bola liar karena sekarang ini kita dianggap menzolimi rakyat kita, itu tidak benar," sambungnya
Pernyataan Wakil Bupati ternyata belum memuaskan massa aksi. Salah satu perwakilan mengaku kecewa karena bupati tidak menemui mereka secara langsung.
“Kami menyimpulkan pak wakil bupati tidak berpihak kepada rakyat. Gerakan ini tidak berhenti di sini,” kata salah satu peserta aksi.
Mereka berencana melakukan kajian lanjutan dan menggelar aksi lebih besar. Menurut mereka, kedatangan wakil bupati sudah bisa ditebak, yakni menyatakan tidak bisa membatalkan kebijakan.