Wagub Sulsel Ungkap Tiga Persoalan Reformasi Agraria

Adik kandung Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu mengakui konflik lahan masih marak terjadi di Sulsel, khususnya rumah ibadah, pendidikan, dan tanah adat. Oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi atau menindak tegas para mafia tanah.

Bahkan pemerintah Sulsel, menurut Andi, harus menata ulang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber agraria terkhusus tanah. “Harus ada komunikasi yang baik untuk menjalin hubungan dengan berbagai instansi mulai pusat hingga antar lembaga,” ucap Andi Sudirman.

Untuk mengurangi konflik lahan, kata Andi Sudirman, pemerintah harus mempersempit ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Dengan begitu, bisa memberikan perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Apalagi program reformasi agraria tersebut merupakan salah satu program prioritas nasional. “Ini program yang pro terhadap rakyat,” kata Andi.

Ketua Harian Pelaksana Gugus Tugas Reformasi Agraria Sulsel, Dadang Suhendi, menambahkan bahwa bupati atau gubernur yang menentukan penerima lahan karena ada kekhawatiran penerima tidak akan memanfaatkan dengan baik lahan yang diberikan. ”Kita tidak ingin penerima nantinya menelantarkan lahan yang diberikan,” ujar Dadang.

Dirjen Penataan Agraria Badan Pertanahan Nasional RI Muhammad Ikhsan mengungkapkan, Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan proses reformasi agraria yang baik. Itu dapat terlihat dalam proses legalisasi aset yang terdiri dari lahan transmigrasi dan prone. “Retribusi asetnya juga terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) dan juga pemberian akses pemanfaatan lahan hutan,” tambah Ikhsan.