W20 di Likupang Ungkap Permasalahan Perempuan di Masa Pandemik

15 Feb 2022, 15:04 WIB

Ilustrasi perempuan (IDN Times/Aditya Pratama)

Makassar, IDN Times - Masih banyak perempuan di dunia yang kurang terwakili, baik dalam pengambilan keputusan, politik, dan diskusi. Hanya ada sekitar 12 persen perempuan yang terlibat di dalamnya.

Kondisi itu disampaikan Jamshed M. Kazi, UN Women Indonesia Country Representative and Liaison to ASEAN, pada dialog Women 20 (W20) yang digelar secara daring dari Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Selasa (15/2/2022). Dialog itu bertema "Freedom for Discrimination Historical Journey from Japan to Indonesia."

“Bahkan di dunia digital, sebanyak kurang lebih 433 juta perempuan di dunia tidak memiliki akses internet dan 165 juta perempuan tidak memiliki telepon seluler seperti laki-laki,” ujar Jamshed.

Tahun 2022 Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Group of Twenty atau G20. Sebanyak 157 pertemuan akan digelar di berbagai daerah, salah satunya di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Sulut menjadi tuan rumah salah satu side event G20, yaitu Women 20 (W20) yang digelar pada Senin hingga Rabu, 14--16 Februari 2022. Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih karena telah diberi kepercayaan menggelar konferensi W20. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen Sulut untuk terus menggalakkan kesetaraan gender.

“Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia. Perempuan memiliki potensi luar biasa, tidak bisa ditempatkan sebagai warga kelas dua,” kata Olly pada kegiatan yang digelar secara virtual, Selasa (15/2/2022).

1. Permasalahan kaum perempuan di dunia, dari ketimpangan ekonomi hingga kekerasan domestik

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Bintang Puspayoga (Dok. Humas KemenPPPA)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anak RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengungkapkan sejak awal pandemi COVID-19 perempuan kehilangan pendapatan lebih dari US$ 1 miliar. Di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 menghantam perekonomian perempuan yang banyak terjun di sektor informal.

“Menurut survey BPS tahun 2020, sebanyak 2/3 pemilik UMKM penghasilannya berkurang karena pandemi COVID-19. Padahal perempuan ada hampir di seluruh UMKM di Indonesia,” tutur perempuan yang akrab disapa Bintang Puspayoga ini.

Tak hanya di sektor ekonomi, kekerasan domestik juga semakin banyak menimpa perempuan sejak pandemi COVID-19. Banyak perempuan yang pada akhirnya juga memiliki beban ganda. Data dari 10 negara di dunia mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 110%.

2. Berbagai kebijakan dan inovasi pemberdayaan perempuan di Indonesia

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey. (Dok. IDN Times/Istimewa)

Pengambilan peran Indonesia sebagai Presidensi G20, menjadi salah satu langkah historis yang semakin memperkuat komitmen untuk meningkatkan peran perempuan di dunia.

Bintang Puspayoga mengungkapkan Indonesia percaya diri bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan pemulihan lebih kuat. Hadirnya organisasi seperti Kongres Wanita Indonesia (Kowani) cukup penting bagi peningkatan kesejahteraan perempuan.

“Kami sudah banyak mengadvokasi hak-hak perempuan, melakukan edukasi dan juga pelatihan agar perempuan lebih berdaya,” ucap Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo.

Sebagai salah satu pimpinan daerah di Indonesia, Olly Dondokambey berkomitmen akan terus meningkatkan peran perempuan di Sulut. Sulut sendiri memberikan banyak kesempatan kepada kaum perempuan untuk berkarya dan berdaya di berbagai bidang.

Hal tersebut dibuktikan adanya beberapa bupati di Sulut yang dijabat oleh perempuan seperti Bupati Sitaro Evangelian Sasingen dan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Mokoagow.

“Kami terus mendukung pemberdayaan perempuan melalui UMKM, meningkatkan peran perempuan disabilitas dan perempuan pedesaan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan,” ujar Olly.

3. Pentingnya kehadiran W20 dalam pemberdayaan perempuan

Istimewa/IDN Times

Dengan diselenggarakannya konferensi W20, Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo berharap anggota yang termasuk di dalam G20 bisa mengatasi tantangan diskriminasi perempuan kedepannya.

W20 tak hanya memperkuat peran pimpinan negara yang terlibat dalam G20, tetapi juga penting berkolaborasi dengan masyarakat, akademisi, hingga media untuk bertanggung jawab atas kesetaraan gender.

Bintang Puspayoga meminta agar W20 bekerjasama dengan kelompok lain di G20 untuk mengadvokasi hak-hak perempuan. “Isu-isu perempuan harus dimasukkan secara serius ke dalam agenda G20,” pungkas Bintang.

Chair Women W20, Hadriani Uli Silalahi, mengatakan tujuan side event W20 adalah menerima masukan dan mengeluarkannya sebagai strategi pembangunan yang mengedepankan kesetaraan gender.

“Kita harus berkaca dari presidensi sebelumnya dan menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan. Berikan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti agar bisa dilaksanakan,” ucap Hadriani.