Uskup Timika Sebut PSN dan Tambang Nikel Raja Ampat Hancurkan Alam Papua: Ini Kerakusan Oligarki

Ia menyoroti bahwa kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang terjadi selama lebih dari enam dekade di Papua, termasuk konflik bersenjata, merupakan bukti nyata dominasi roh dunia dalam pengambilan kebijakan.

Menurutnya, jika pembangunan tidak dilandasi oleh roh Kristus, maka yang terjadi adalah perusakan martabat manusia dan alam ciptaan Tuhan.

“Kalau roh Kristus, pasti adalah damai, sukacita, menghormati hak-hak hidup manusia, dan keutuhan ciptaan,” lanjutnya.

Uskup Bernardus juga memuji keberanian masyarakat adat yang terus memperjuangkan kelestarian hutan, budaya, dan tanah leluhur mereka.

Ia menyebut mereka sebagai pribadi-pribadi yang dikuasai oleh Roh Kudus karena berani bersuara demi kebenaran dan keadilan.

Kritik ini datang di tengah meningkatnya ketegangan antara masyarakat adat Papua dan pemerintah terkait ekspansi industri ekstraktif serta pembangunan infrastruktur besar-besaran di wilayah tersebut.

Proyek strategis nasional (PSN) sering kali dipromosikan sebagai jalan menuju kemajuan, namun tak jarang juga mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.

Seruan Uskup Bernardus menegaskan kembali posisi gereja sebagai suara moral yang berpihak kepada keadilan ekologis dan hak asasi manusia.

Ia mengajak umat Kristiani untuk tidak tunduk pada roh dunia, melainkan hidup dalam roh Kristus yang membawa damai, keadilan, dan kasih.

“Apakah kita mau ikut dengan roh dunia seperti ini, menghancurkan alam dan sesama? Ataukah kita mengikuti roh Kristus yang menghargai keindahan ciptaan dan martabat manusia?” pungkasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menemukan adanya beberapa pelanggaran pada aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Dari lima perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), ada yang melakukan pelanggaran seperti melakukan kegiatan di kawasan hutan lindung, menyebabkan pencemaran alam, melakukan kegiatan di luar izin kawasan, dan sebagainya.

"Kami tidak akan membiarkan satu inci pun kerusakan di wilayah yang menjadi rumah bagi 75 persen spesies karang dunia dan ribuan spesies endemik. Penegakan hukum dan pemulihan lingkungan menjadi komitmen utama kami,” kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (8/6/2025).