Universitas Hasanuddin Kukuhkan Empat Guru Besar Baru, Ini Daftarnya

Sebelum pengukuhan, masing-masing guru besar telah menyampaikan pidato penerimaan yang mengulas secara mendalam bidang keahlian mereka. Prof. Said Karim, guru besar dalam bidang Ilmu Hukum, mengangkat topik krusial mengenai "Eksistensi Hak atas Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Beliau menyoroti banyaknya regulasi yang mengatur pemberian bantuan hukum, sejalan dengan amanat konstitusi, termasuk hak-hak tersangka dalam KUHAP untuk mendapatkan pendampingan hukum.

"Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tergolong miskin bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban konstitusional yang diemban oleh setiap lembaga bantuan hukum, advokat, konsultan hukum dan juga negara. Tidak hanya masyarakat miskin, namun juga kelompok rentan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses bantuan hukum," jelas Prof. Said Karim dalam pidatonya.

Perlu dicatat bahwa Prof. Said Karim sebenarnya telah menyandang gelar Guru Besar sejak tahun 2008. Tapi, baru pada kesempatan ini mengikuti prosesi pengukuhan.

Selanjutnya, Prof. Sri Suro Adhawati, guru besar dalam bidang Ekonomi Makro dan Mikro pada FIKP, memaparkan "Model Rekonstruksi Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir Perspektif Kebijakan Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan". Beliau menekankan bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada nelayan kecil, yang umumnya tidak memiliki modal besar, dapat menimbulkan dampak negatif yang meluas pada kesejahteraan dan daya beli mereka.

"Kebijakan perikanan tidak hanya sekedar tentang alat tangkap atau izin beroperasi, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa produktivitas meningkat  tanpa merugikan nelayan kecil dan tanpa merusak ekosistem laut. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, revisi kebijakan hanya akan menjadi roda yang terus berputar, tanpa memberikan solusi yang benar-benar menjawab permasalahan di lapangan," urai Prof. Sri Suro dalam pidatonya.

Prof. Andi Adri Arief, guru besar dalam bidang Sosiologi Perikanan FIKP, mengupas tuntas topik "Modernisasi Perikanan Inklusif: Akselerasi Transformasi Nelayan Skala Kecil dan Tradisional Melalui Pendekatan Sosio-teknologi". Beliau menggarisbawahi pentingnya pendekatan sosio-teknologi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan program perikanan.

"Nelayan skala kecil dan tradisional dapat melakukan akselerasi transformasi, bila mereka dapat tampil sebagai pelaku utama dan berdaya dalam memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhannya. Dalam pendekatan sosio-teknologi, penerimaan teknologi bagi masyarakat, harus dimaknai sebagai proses belajar berdasarkan pengalaman," papar Prof. Adri Arief dalam pidatonya.

Terakhir yakni Prof. Muhammad Anshar Amran, guru besar dalam bidang Ilmu Penginderaan Jauh FIKP, menyampaikan orasi ilmiahnya mengenai "Peranan Transformasi Spektral Dalam Penginderaan Jauh Kelautan". Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan dengan potensi sumber daya pesisir dan laut yang beragam, beliau menekankan pentingnya teknologi penginderaan jauh dalam menyediakan informasi spasial untuk pengelolaan kelautan yang optimal.

"Penerapan penginderaan jauh kelautan tidak hanya berdampak pada kebijakan, tetapi memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat, di antaranya optimalisasi sektor perikanan, dengan pemantauan kondisi perairan melalui teknologi penginderaan jauh, nelayan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang lokasi potensial penangkapan ikan," jelas Prof. Anshar dalam pidatonya.