UMSK Makassar 2025, Serikat Buruh: Sektor Berisiko Tinggi Terabaikan

Dalam rapat Dewan Pengupahan, kenaikan UMSK ditetapkan sebesar 1 persen untuk sektor pengolahan makanan dan 1,5 persen untuk sektor pengangkutan serta pergudangan. Dengan kenaikan ini, UMSK untuk sektor makanan menjadi Rp3,918 juta, sedangkan sektor pergudangan mencapai Rp3,938 juta.

Namun, keputusan ini dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan. Pekerja kelistrikan yang mempertaruhkan nyawa, terutama di musim hujan, tidak mendapatkan kenaikan. Sebaliknya, sektor makanan yang jauh dari risiko justru mendapat kenaikan.

"Itu yang menjadi pertanyaan kita semua, ada apa. Kenapa justru sektor yang potensi kecelakaannya besar itu tidak masuk dalam UMSK. Sektor pergudangan, makanan itu justru masuk," kata Taufik.

Taufik memastikan perjuangan serikat buruh akan berlanjut. Mereka masih akan mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar bahkan kalau perlu menemui gubernur. 

"Kami akan terus mendatangi Dinas Tenaga Kerja untuk menyampaikan aspirasi kami, tentu kami akan ke gubernur baik dengan melalui upaya aksi maupun dialog," kata Taufik.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha, Usman Umar, menyebut kenaikan 6,5 persen untuk Upah Minimum Kota (UMK) saja sudah cukup tinggi. Jika sektoral dinaikkan lebih besar, maka dikhawatirkan pengusaha tidak mampu bertahan dan bisa berdampak juga pada pekerja.

"Kenaikan 6,5 persen saja bagi pengusaha sudah tinggi. Kita khawatirkan terjadi pengusaha tidak berkelanjutan. Kalau para pengusaha tidak mampu membayar gaji kan tentu berdampak kepada siapa, kan pekerja," kata Usman yang juga perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Makassar ini.

Dia menyebut kenaikan UMSK perlu dijaga agar tidak membebani dunia usaha. Pihaknya pun sangat hati-hati dengan langkah ini. Bahkan saat pembahasan UMSK, pihak Apindo memilih abstain namun tetap menyetujui penetapan UMK.

"Untuk menjaga iklim usaha. Perlu ada saling pengertian. Ada pengusaha ada pekerja, ada pekerja ada pengusaha. Pengusaha tidak bisa jalan tanpa pekerja. Pekerja adalah modal utama daripada pengusaha. Cuma harus diseimbangkan," kata Usman.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Makassar, Nielma Palamba, menegaskan bahwa penetapan UMSK dilaksanakan berdasarkan karakteristik kota. Dewan Pengupahan memasukkan sektor yang dominan di Makassar.

"Nah ini sektor pengangkutan dan pergudangan. Saya kira sangat tepat untuk di kota kita, karena kita tahu bersama Kota Makassar ini tentunya karakteristiknya adalah mayoritas bergerak disektor pergudangan," kata Nielma.

Pembahasan mengenai upah sektoral ini memang berlangsung alot karena baru pertama kali dilaksanakan. Selama ini hanya pembahasan khusus UMP dan UMK saja.

Serikat pekerja ingin mengajukan semua sektor, sementara pertimbangannya harus melihat karakteristik kota. Dalam pembahasan UMSK ini, Dewan Pengupahan melihat tiga sektor di tingkat provinsi yakni sektor Pertambangan dan Penggalian. Kemudian, sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin serta sektor Industri Makanan.

"Kalau di provinsi kan ada sektor tambang. Nah kita kan nggak punya, tidak mungkin kita ambil itu sehingga mayoritas di kita adalah makanan, kemudian pengangkutan dan pergudangan," kata Nielma.