Ujian Nasional Dihapus, Nurdin Abdullah: Tunggu Kajiannya Dulu

Sejumlah legislator DPRD Sulawesi Selatan merespons kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menghapus ujian nasional (UN) di sekolah. Kebijakan tersebut dianggap cukup mengejutkan.

Legislator Fraksi Golkar Ince Langke mengatakan, UN awalnya digelar untuk mendapatkan standar mutu pendidikan. Ketika UN dihapus, Mendikbud diharapkan punya alternatif dalam mengukur standar tersebut.

“Ini mengagetkan banyak pihak. Sekarang dihapus oleh pak menteri, kita lihat saja. Ini kan suatu kebijakan yang menantang pak menteri sendiri,” kata Ince kepada IDN Times di Makassar, Kamis (12/12).

Ince mendukung kebijakan penghapusan UN, selama itu demi peningkatan mutu pendidikan. Yang penting, menurut dia, adalah sistem pendidikan harus mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Mendikbud melalui program Kemerdekaan Belajar, dipercaya punya strategi untuk mewujudkan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.

“Kita nantikan saja, apa efeknya dari perubahan kebijakan ini. Jangan sampai setelah (UN) dilepas, apa yang jadi target kita yaitu peningkatan kualitas SDM justru bias,” ucap Ince.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulsel menganggarkan pengadaan sarana untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di sekolah-sekolah. Setelah UN dihapuskan, DPRD bakal mendukung pengadaan perangkat komputer diteruskan.

“Ada atau tidak ada ujian, komputer bagi siswa tetap dibutuhkan. Apalagi visi prioritas Gubernur Sulsel adalah peningkatan kualitas SDM, sedangkan SMA dan SMK itu urusan wajib pemerintah provinsi,” Ince menerangkan.

Legislator Fraksi Demokrat Andi Januar Jaury mendukung penghapusan UN. Menurut dia, dinamika di masyarakat menuntut sistem pendidikan yang menggiring spesialisasi bagi murid atau siswa. Kemendikbud diharapkan punya sistem alternatif pengganti UN yang bisa mengarah pada spesialisasi.

Januar berpendapat, bagaimana pun strateginya, sistem pendidikan harus mampu menjamin nilai dan kualitas SDM. Pada era globalisasi, kita mesti menyiapkan pribadi-pribadi unggul dan kompetitif.

“Banyak parameter yang bisa diterapkan di Kemendibud. Saya tidak meragukan itu. Kita tinggal menunggu petunjuk dari tingkat atas, sehingga di provinsi tinggal menyesuaikan,” kata Januar.