UIN Alauddin Makassar Siap Ringankan UKT Mahasiswa

Menurut Ismi, KMA secara umum masih bersifat universal karena hanya mengacu pada keputusan pusat. KMA belum secara spesifik mengatur poin-poin bagaimana keringanan UKT bagi mahasiswa diberlakukan. Karena itu, pihak kampus UIN Alauddin Makassar akan melakukan pertemuan internal lebih awal sebelum mengambil kebijakan.

Pemberlakuan keringatan UKT bagi mahasiswa akan disampaikan setelah pertemuan dengan jajaran internal dan satuan kerja masing-masing di lingkup UIN Alauddin Makassar.

"Untuk teknisnya, misalnya harus setor apa, kemudian apa yang menunjukkan kalau ini anak (mahasiswa) yang perlu dikurangi UKT-nya, itu harus masing-masing ada juknis sesuai dengan SK rektor masing-masing," ujar Ismi.

Salah satu mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Makassar, Faisal Mustafa mengatakan, selama ini dia diwajibkan membayar UKT sebesar Rp400 ribu. UKT dibayarkan sejak tahun 2014 sesuai angkatannya.

"Itu dibayarkan per semester. Tapi sekarang saya sudah bayar Rp1,1 juta karena sudah lebih dari empat tahun," kata Faisal.

UKT dibayarkan terbagi menjadi lima kategori sesuai dengan fakultas masing-masing. Di fakultasnya, UKT mulai dari Rp400 hingga Rp1,8 juta. Mahasiswa yang tidak berapa lama lagi bakal mendapatkan gelar sarjana ini berharap KMA ditindaklanjuti serius oleh pihak kampus.

Kebijakan untuk meringankan UKT mahasiswa sebagaimana yang tertuang dalam KMA dianggap penting, mengingat kondisi saat ini menurutnya, tidak begitu mendukung.

"Saat ini pandemi COVID-19. Stabilitas khususnya dalam sektor ekonomi tentu terganggu. Begitu pun kita, mahasiswa, orang tua kesulitan untuk membantu membayar UKT jika pendapatan tidak menentu," ucapnya.

Pelaksana Tugas Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Kamaruddin Amin mengatakan, terbitnya KMA ini sebagai respons atas dampak yang dialami mahasiswa PTKN akibat pandemi COVID-19. Dampak itu berupa melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi.

"Dengan begitu, keringanan ini diharapkan dapat meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada PTKN," kata Kamaruddin dalam siaran pers yang diterima Selasa.

Menurut Kamaruddin, ada tiga skema keringanan yang pembayaran UKT yang diberikan kepada mahasiswa PTKN. Yakni, pengurangan UKT, perpanjangan waktu pembayaran UKT, atau angsuran UKT bagi mahasiswa pada PTKN yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Keringanan tersebut, kata Kamaruddin,  dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukan kelengkapan bukti keterangan yang sah terkait status orang tua atau wali. Status dimaksud misalnya, orang tua meninggal dunia, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit, mengalami penutupan tempat usaha, serta menurun pendapatannya secara signifikan.

"Permohonan Keringanan UKT dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring). Penetapan keringanan UKT berlaku untuk semester gasal Tahun Akademik 2020-2021, dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan," dia menjelaskan.

KMA ini juga memberikan mandat kepada Rektor atau Ketua PTKN untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan keringanan UKT. Rektor PTKN juga dapat bermitra atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu pembiayaan UKT mahasiswa.

"Rektor/Ketua PTKN harus melaporkan pelaksanaan keringanan UKT kepada Direktur Jenderal paling lambat pada akhir semester berjalan," kata dia.