Tren Gadai SK usai Dilantik, DPRD Makassar: Boleh Saja

Syahril menjelaskan belum adanya Anggota Dewan mengajukan kredit kemungkinan karena mereka memang belum semuanya menerima SK asli. Saat pelantikan, hanya tiga orang yang menerima dan mewakili tanda tangan SK.

"Masing-masing anggota dewan ini belum menerima berkas aslinya karena masih dalam tahap penandatanganan oleh ketua pengadilan dan sekretaris dewan. Karena kemarin hanya paripurnanya tiga orang yang mewakili bertandatangan, masing-masing perwakilan agama, Protestan, Katolik dan Islam," kata Syahril.

SK asli baru akan diserahkan nanti saat semuanya selesai ditandatangani. Namun dalam waktu dekat, SK asli akan diserakan kepada anggota dewan sekaligus pembagian pin.

Meski begitu, Syahril juga tidak menampik bahwa bisa saja nantinya ada anggota dewan yang menggadaikan SK-nya untuk pengajuan kredit di bank. Namun menurutnya fenomena itu wajar saja mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan para anggota dewan ini saat sosialisasi maupun kampanye.

"Sosialisasi kan butuh juga uang. Contoh mungkin ada beberapa atribut yang dia bayarkan. Kemungkinan itu mungkin bisa jadi ada fenomena begitu juga di Kota Makassar," kata Syahril.

Syahril mengatakan anggota dewan boleh menggadaikan SK-nya ketika telah dilantik dan SK tersebut berlaku untuk digadaikan. Lagipula, mereka juga punya gaji yang tetap sebagai wakil rakyat.

"Boleh mereka menggadaikan SK selama bank mau mengeluarkan uang. Saya rasa bank pasti akan menerima SK itu karena ini SK berkekuatan hukum. Kedua, mereka punya slip gaji," kata Syahril.

Terkait prosedurnya, dia mengaku itu menjadi kewenangan perbankan. Namun bila berkaca pada pengajuan kredit bank oleh PNS, biasanya mereka hanya mendaftar di bank yang bersangkutan.

"Sekarang itu cuma digital, diprint SK, ada kopiannya, aslinya dikembalikan tapi sudah berkoordinasi dengan bendahara. Jadi ketika penerimaan gaji, uangnya sudah terpotong di bank itu sendiri," kata Syahril.

Sekretaris DPRD Kota Makassar, Dahyal Yahya, membenarkan bahwa sejauh ini belum ada dari Anggota Dewan baru yang mengajukan kredit ke bank dengan menggadai SK. Kalau pun nantinya ada, dia menyebut jumlahnya kemungkinan tidak akan banyak.

Sebagai perbandingan, pada periode 2019-2024, hanya sebagian kecil yang menjaminkan SK untuk kredit di bank. Mereka beralasan pengajuan kredit itu untuk keperluan personal.

"Sekitar dua tahun yang lalu, ada sepertinya tiga orang yang melapor gadaikan SK untuk kredit. Katanya untuk keperluan pribadi. Itu kan hak mereka," kata Dahyal.