Tolak UU TNI di Manado, Demonstran Ditangkap dan Dipukuli

20 Mar 2025, 20:35 WIB

Demo tolak UU TNI di depan Gedung DPRD Sulawesi Utara, Jalan Raya Manado-Bitung, Kairagi Satu, Mapanget, Manado, Kamis (20/3/2025). Dok. LBH Manado

Intinya sih...

Aliansi Sulut Bergerak demo tolak UU TNI di DPRD Sulut
Mahasiswa kesal karena anggota DPRD tidak bertemu, kericuhan terjadi
KSAD Maruli ajak belajar demokrasi, tegaskan UU TNI sesuai prosedur

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Manado, IDN Times – Aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Kantor DPRD Sulawesi Utara berujung bentrokan dengan aparat kepolisian pada Kamis (20/3/2025). Dalam kejadian tersebut, sejumlah demonstran mengalami kekerasan, bahkan tiga orang sempat ditahan dan diduga mendapat intimidasi selama interogasi.

Staf Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado, Henly Rahman, mengungkapkan bahwa dua dari tiga demonstran yang ditahan mengalami pemukulan. "Menurut pengakuan mereka, mata ditutup dengan lakban dan ada pemukulan di kepala serta badan," kata Henly.

Setelah negosiasi dengan pihak kepolisian, ketiga demonstran akhirnya dibebaskan dalam kondisi memar dan benjol di beberapa bagian tubuh. “Mereka dibebaskan setelah massa aksi sepakat untuk membubarkan diri,” sambung Henly.

1. Tak satu pun anggota DPRD menemui massa

Kening seorang pendemo yang memar dan benjol usai aksi Tolak UU TNI di Kantor DPRD Sulawesi Utara, Kamis (30/3/2025). Dok. LBH Manado

Aliansi Sulut Bergerak menggelar aksi unjuk rasa tolak UU TNI di Kantor DPRD Sulawesi Utara, Jalan Raya Manado-Bitung, Kairagi Satu, Mapanget, Manado, Kamis (20/3/2025). Massa yang merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi ini, demo sejak pukul 14.00 WITA.

Saat demo, massa aksi kesal lantaran tak ada satupun anggota DPRD Sulut yang keluar menemui mereka. “Karena tadi katanya sedang masa reses,” kata Henly Rahman.

Kericuhan pun tak terbendung hingga massa aksi mencoba menembus blokade kepolisian. Mereka memaksa masuk ke Gedung Cengkih.

2.Massa Kesal Tak Ditemui DPRD

Massa aksi tolak UU TNI mencorat-coret tembok ruangan di Kantor DPRD Sulawesi Utara, Kamis (20/3/2025). Dok. LBH Manado

Merasa diabaikan, massa aksi berusaha masuk ke dalam gedung DPRD dengan menerobos barikade kepolisian. Bentrokan pun terjadi, menyebabkan beberapa fasilitas rusak, termasuk kaca, meja, dan komputer. Beberapa demonstran juga mencorat-coret tembok dengan tulisan "Tolak UU TNI" sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap ketidakhadiran perwakilan rakyat.

“Katanya mewakili rakyat, tapi tidak ada satupun anggota DPRD Sulut yang menemui kami!” ujar salah satu massa aksi.

Aparat kepolisian kemudian melakukan upaya pembubaran paksa. Salah satu demonstran bahkan terlibat perkelahian dengan polisi di atas truk sebelum akhirnya dilerai oleh aparat lainnya.

Potongan video salah satu pendemo berkelahi dengan polisi di atas truk saat aksi Tolak UU TNI di Gedung DPRD Sulawesi Utara, Kamis (20/3/2025). Dok. LBH Manado

Massa aksi pun dipukul mundur polisi sekitar pukul 17.30 WITA. Hal itu kembali menyebabkan kericuhan hingga massa aksi berlarian.

Salah satu pendemo berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke truk polisi. Ia pun sempat berkelahi dengan seorang polisi hingga dilerai oleh polisi lainnya.

Akibat insiden tersebut, Henly menyebut ada 3 orang yang sempat ditahan polisi di dalam Gedung DPRD Sulut. Dua di antaranya diinterogasi di ruangan terpisah.

3.Tanggapan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak bersama Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, Kamis (20/3/2025). IDNTimes/Istimewa

Di hari yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Sulut turut menanggapi aksi demonstrasi ini. Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI sudah melalui prosedur yang sesuai.

“Ayolah kita belajar sama-sama tentang demokrasi," kata Maruli. "Kami tidak berpikiran seperti dulu-dulu dengan membikin fraksi, bahwa pemilihan gubernur atau bupati itu harus penunjukan. Kami tidak berpikiran begitu,” lanjutnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.