Tolak Kedatangan Jokowi, Sejumlah Mahasiswa Makassar Demo di Rakernas PSI

Dalam aksinya, mereka membakar ban bekas di tengah jalan dan membentangkan dua buah spanduk bertuliskan "Usut Tuntas Penyerobotan Kawasan Hutan Lindung di Sulsel, Usut Tuntas Keterlibatan Jokowi pada Dugaan Kasus Impor Minyak, Desak KPK RI Periksa Jokowi yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi Kuota Haji.

"Selama Jokowi hadir di Sulsel selama itulah kawan - kawan menolak Joko Widodo untuk hadir di Sulsel, kenapa demikian? karena banyaknya dosa-dosa Joko Widodo terkait dengan kebijakan yang tidak pernah pro dengan rakyat, itu menunjukkan bahwa proses kepemimpinannya banyak meresahkan masyarakat," kata Fahrul, Jenderal Lapangan aksi Aliansi Keramat.

Tak hanya Jokowi, Aliansi Keramat juga mendesak agar Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjaga hutan.

"Kedua persoalan Menteri Kehutanan yang hadir di Sulsel kami tegaskan jangan hanya datang untuk mengurusi partai politik. Kondisi hutan di Sulsel bahkan di Sulawesi tidak baik-baik saja, itu akibat banyaknya aktivitas pertambangan," ujarnya melalui pengeras suara.

Fahrul mengatakan, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan bukan untuk menggangu Rakernas PSI, tapi untuk menyampaikan permasalahan yang ada di Indonesia, seperti kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan rezim Jokowi dan tidak becusnya Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan.

"Mantan Kemenag Yaqut pernah ber-statement bahwa adanya dugaan keterlibatan Joko Widodo terkait kuota haji, kedua terkait hasil sidang Ahok soal dugaan kasus korupsi impor minyak, Ahok menyatakan bahwa Joko Widodo dan BUMN perlu diperiksa. Sehingga Aliansi Keramat menduga kuat mantan presiden ini diduga terlibat korupsi impor minyak," kata Fahrul saat ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa.

Selain itu, mereka juga menyoroti kebijakan-kebijakan saat Jokowi menjabat presiden selama 10 tahun. Menurutnya, banyak kebijakan Jokowi yang tidak pro terhadap rakyat, seperti Omnibus Law atau Cipta Kerja.

"Sehingga kami dengan tegas akan menolak kedatangan Jokowi karena berbagai kebijakan yang hadir hari ini yang dibuat oleh Jokowi, dosanya ditanggung oleh rakyat," tegasnya.

Sedangkan untuk kasus kerusakan hutan di Indonesia, Fahrul menyebut bahwa Raja Juli Antoni dianggap tidak mampu menjaga hutan, salah satu contohnya bencana di Sumatra diduga terjadi akibat adanya kerusakan hutan.

"Permasalahan yang terjadi di Sumatra tidak terlepas dari rusaknya hutan akibat adanya pembalakan liar dan bentuk tanggung jawab dari Menteri Kehutanan," tuturnya.

Fahrul juga meyinggung pembalakan liar yang mengakibatkan kerusakan hutan di beberapa wilayah di Sulsel seperti di Kabupaten Maros, Pangkep, dan Bulukumba.

"Di Kawasan Bantimurung, Kabupaten Maros, adanya hutan lindung yang diserobot oleh tambang dan pembakaran hutan seluas kurang lebih 6 hektare di Kabupaten Pangkep. Selain itu kami juga menyorot permasalahan perampasan hutan di Kajang, Bulukumba," jelasnya.

Fahrul bahkan mengancam bakal kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Claro pada Jumat besok (30/1/2026). "Aksi kedua ini tak berhenti dan akan kembali besok untuk melakukan aksi unjuk rasa dan memperteges bahwa selama Menteri Kehutanan tidak menemui teman-teman massa aksi, maka akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai Menteri Kehutanan menemui massa aksi," tandasnya.

Kepastian kehadiran Jokowi di Rakernas PSI di Makassar diungkapkan langsung oleh Putra bungsunya yang juga merupakan Ketua DPP Partai PSI, Kaesang Pangarep.

“Insyaallah besok datang,” ujar Kaesang dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas di Hotel Claro, Kota Makassar, Kamis (29/1/2026).