Makassar, IDN Times - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar telah berjalan satu pekan sejak dimulai pada Jumat, (24/4) lalu. Namun pelaksanaannya disebut belum efektif untuk menekan laju penyebaran wabah COVID-19.
Hal tersebut diungkapkan, pakar kesehatan Universitas Hasanuddin, Dr. Aminuddin Syam. Menurutnya, PSBB di Makassar belum sesuai harapan.
"Ada beberapa masalah yang melatarbelakangi belum optimalnya hasil PSBB," ucap Aminuddin kepada IDN Times, Jumat (1/5).
Aminuddin menilai Pemerintah Kota Makassar tidak maksimal mepersiapkan jaring pengaman sosial. Khususnya ketersediaan pangan untuk warga yang masuk dalam kategori paling terdampak dan membutuhkan bantuan. Imbasnya, meski PSBB telah berjalan, masih banyak orang-orang yang keluar rumah.
"Masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap masih selalu keluar rumah mencari rejeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya," ungkap Aminuddin.
Menurut Aminuddin, faktor lain adalah buruknya koordinasi internal di lingkup Pemkot Makassar. Aminuddin berpendapat, ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang kurang begitu memahami rujukan penerpan PSBB. Padahal menurutnya seluruh rujukan dan aturan sanksi sangat jelas tertuang dalam perwali.
Akibatnya, beragam jenis pelanggaran pun kerap ditemui petugas dalam penindakan di lapangan. Hal yang paling umum terjadi adalah toko yang beroperasi di luar ketentuan pelaksanaan PSBB.
"Ada OPD yang memberi izin kepada pengusaha untuk membuka toko. Padahal bahan jualan toko tersebut tidak termasuk yang dibolehkan oleh perwali," ujar Aminuddin.
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas ini menilai, law enforcement atau penegakan hukum yang nyata belum berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya masih banyak yang melanggar aturan PSBB.
"Belum diterapkan (sanksi) secara tegas terhadap masyarakat yang melanggar peraturan wali kota, sehingga tidak ada efek jera yang dilihat masyarakat," katanya.
Selain itu, Aminuddin melanjutkan, hal yang paling utama adalah kesadaran sebagian masyarakat terkait kesehatan yang masih sangat rendah. Sosialisasi maupun edukasi secara masif tidak akan optimal jika tidak dibarengi dengan penindakan tegas.
"Mereka tidak ada ketakutan peraturan wali kota meskipun aparat sudah berupaya maksimal memberikan pemahaman," ucapnya.