Tersangka Korupsi Seragam Olahraga di Tana Toraja Segera Diumumkan

Merujuk dalam data kepolisian, penyidik telah memeriksa sebanyak 350 orang saksi. Mereka umumnya adalah aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Tator. Pemeriksaan sebagai lanjutan proses perjalanan perkara baik di tahap penyelidikan hingga ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Proyek pengadaan baju olahraga untuk ASN lingkup Pemda Tana Toraja diketahui menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tator tahun anggaran 2016-2017 senilai Rp3 miliar lebih. Dalam pelaksanaannya, pengadaan baju olahraga tersebut diduga terjadi unsur pengurangan kualitas sehingga tidak sesuai anggaran.

Dari dugaan pelanggaran yang dimaksud, Ditreskrimsus Polda Sulsel pun melakukan penyelidikan, hingga dalam perjalanannya ditemukan peristiwa pidana yang telah didukung alat bukti permulaan yang cukup.

Usai dilakukan gelar perkara, saat itu penyidik kemudian resmi meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan setelah melalui proses gelar perkara, karena dinilai ada perbuatan melawan hukum.

Di awal kasus ini, penyidik juga telah memeriksa maraton para ASN di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Jalan Pongtiku, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Selasa 8 November 2019 lalu. Para ASN diperiksa maraton dengan membawa bungkusan seragam olahraga yang terdiri dari baju, celana training kepada penyidik.

Terpisah, Kasubdit Tipikor Polda Sulsel Kompol Rosyid Hartanto, membenarkan persiapan gelar perkara untuk penetapan tersangka kasus proyek pengadaan baju olahraga untuk ASN lingkup Pemda Tator.

Rosyid mengatakan, hasil laporan perhitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan telah keluar. Hanya saja, Rosyid masih enggan membeberkan jumlah pasti kerugian negara hasil audit BPKP

"Sudah keluar kerugian negaranya. Ini kita mau segera penetapan tersangkanya. Kerugian negaranya, nanti sekalian rilis penetapan tersangka," ungkap Rosyid.

Perjalanan panjang kasus dugaan korupsi dalam pengadaan seragam olahraga di lingkup Pemkab Tator, menjadi sorotan aktivis anti korupsi. Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun menilai, menaikkan status hukum sebuah kasus adalah hal yang biasa.

Seharusnya, menurut Kadir, polisi sudah harus menyiapkan hasil audit kerugian negara sebelum menaikkan status proses hukum. "Sekadar naik status ke penyidikan namun tanpa tersangka merupakan hal biasa saja. Saya menilai ini merupakan ketidaksiapan polisi dalam penuntasan kasus ini. Kalaupun polisi serius, harusnya sejak awal sudah menyiapkan hasil audit sebelum menaikkan statusnya ke penyidikan," kata Kadir saat memberikan keterangan kepada jurnalis di Makassar beberapa waktu lalu.