Terjerat Kasus Narkoba, Legislator PPP Tetap Diundang ke Pelantikan

Senin (26/8) siang, puluhan orang mengatasnamakan Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Indonesia (Gerak Misi) berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Makassar. Mereka mendesak kepada DPRD agar tidak melantik legislator terpilih yang diduga terlibat kasus narkoba.

Merespons tuntutan itu, Taufiq menyatakan bahwa Sekretariat DPRD Makassar hanya menjadi tempat pelantikan. Adapun yang melantik adalah ketua Pengadilan Negeri berdasarkan SK Gubernur. Sementara, SK diusulkan oleh KPU Makassar.

Taufiq juga menjelaskan bahwa dilantik atau tidaknya seorang legislator, bukan menjadi wewenang Sekretariat DPRD untuk memutuskan. "Jadi DPRD cuma tempat pelantikan. Persoalan penggantian itu wewenang partai politik dan KPU," ucapnya.

Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar menjelaskan, seorang anggota DPRD yang sudah ditetapkan, masih mungkin untuk tidak dilantik. Untuk yang terjerat kasus narkoba, setidaknya ada dua hal yang bisa menggugurkan penetapan. Hal ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon terpilih.

Kondisi pertama, kata Gunawan, yakni apabila yang bersangkutan telah ditetapkan menjadi terpidana melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun penyebab lain adalah yang bersangkutan diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukannya sebagai calon.

"Jika keputusan (hukum) belum inkracht, tetap memungkinkan untuk dilantik. Karena kan belum jadi terpidana. Kecuali dia dipecat dari partainya," Gunawan menerangkan.

Rachmat Taqwa yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu anggota Dewan terpilih untuk periode 2019-2024. Pada Pemilihan Umum, dia mengumpulkan 4.432 suara dan ditetapkan mewakili daerah pemilihan Makassar II, meliputi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, dan Bontoala.  

Ketua PPP Makassar Busranuddin Baso Tika menyatakan pihaknya belum bersikap soal penangkapan Rachmat Taqwa. Dia akan membahasnya dalam rapat internal, sembari menunggu hasil penyelidikan resmi dari Kepolisian. Busranuddin menyebut narkoba lebih jahat dibandingkan terorisme, namun menyikapinya tidak boleh gegabah.

"Bahwa narkoba harus kita perangi bersama. Tapi kalau ternyata penyelidikan mengatakan tidak bersalah, tentu tidak bolehlah kita main hakim sendiri. Saya menunggu hasil resmi dari kepolisian," ucapnya.