Terima Mahar Politik di Pilkada, Pengurus Parpol Bisa Dibui 6 Tahun

05 Nov 2019, 17:25 WIB

Ilustrasi uang. (IDN Times/Mela Hapsari)

Makassar, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar menegaskan larangan praktik mahar politik jelang pemilihan wali kota tahun 2020. Pengurus partai politik diingatkan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun, dalam proses pencalonan kepala daerah.

Peringatan disampaikan kepada seluruh partai politik yang berencana mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Makassar. Saat ini sejumlah parpol tengah membuka penjaringan kandidat bakal calon.

"Intinya, bagi pengurus yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum pada proses pencalonan tersebut akan mendapatkan sanksi," kata Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Makassar Sri Wahyuni Ningsih kepada wartawan di Makassar, Selasa (5/11).

Apa saja sanksi bagi pengurus parpol yang terbukti melakukan praktik mahar politik? Berikut penjelasannya.

1. Ancaman penjara minimal tiga tahun

Ilustrasi penjara (IDN Times/Sukma Shakti)

Sri Wahyuni menerangkan, larangan praktik mahar politik secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada Pasal 47 ayat (1), dijelaskan bahwa anggota partai politik atau anggota gabungan parpol tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur dan wakil, wali kota dan wakil, serta bupati dan wakil.

Sanksi bagi pelanggaran aturan mahar politik tertuang dalam Pasal 187B. Pelakunya diancam hukuman penjara paling singkat 36 bulan atau tiga tahun, dan maksimal 72 bulan atau enam tahun.

"Di samping sanksi kurungan, pelaku pelanggaran juga dijerat dengan denda paling sedikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar," Sri menyebutkan.

2. Parpol yang terlibat mahar politik tidak bisa lagi mencalonkan

KPU

Sri memastikan sanksi tidak hanya berlaku bagi pengurus parpol. Partai yang terlibat praktik mahar politik juga terancam sanksi, yakni tidak dapat lagi mengusung pasangan calon pada pilkada periode berikutnya di daerah yang sama.

“Peringatan ini kami lakukan dalam rangka pencegahan, sebelum terjadi hal tersebut. Karena kami tak ingin mendengar lagi pelanggaran karena tidak tahu aturannya,” ucap Sri.

3. Sanksi serupa bagi pemberi mahar politik

(Komisioner Bawaslu Makassar) Dok. IDN Times/Istimewa

Merujuk pada UU 10/2016, sanksi mahar politik juga berlaku bagi pemberi. Dalam hal ini, orang atau lembaga yang memberi imbalan dalam proses pencalonan di pilkada. Aturan itu tertera dalam Pasal 47 ayat (5).

Ancaman bagi pemberi mahar politik adalah pidana penjara antara dua hingga lima tahun, serta denda Rp300 juta hingga Rp1 miliar.