Terdakwa Penyuap Nurdin Abdullah Dituntut Dua Tahun Penjara

Asri menyebut sejumlah pertimbangan yang membuat terdakwa Agung Sucipto dituntut ringan dalam perkara ini. Pertimbangan meringankannya kata Asri, karena terdakwa tidak mempersulit JPU sepanjang proses persidangan dan bersedia kooperatif dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit untuk membuat jelas pokok perkara.

Sementara pertimbangan yang memberatkannya, karena terdakwa tidak mendukung pemerintah dan negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan terdakwa diatur dalam pasal 5 karena dianggap berperan sebagai pelaku pemberi suap kepada penyelenggara negara dalam hal ini Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah.

"Pasal 5 itu ada empat elemen unsur. Pertama unsur setiap orang yaitu terdakwa, yang kedua memberi hadiah atau janji, ketiga kepada penyelenggara negara, yang keempat dengan maksud agar penyelenggara negara itu berbuat sesuatu dengan kewenangannya sebagai penyelenggara negara," jelasnya.

Asri menyatakan, tuntutan disertakan dengan banyak alat bukti yang selaras dengan perjalanan perkara untuk terdakwa Agung Sucipto.

Alat bukti itu antara lain, tiga bundel proposal bantuan proyek infrastruktur sumber daya air pada Dinas PUPR Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021. Kemudian, 3 bundel foto kopi legalisir Keputusan Gubernur Sulsel Tahun 2019 tentang penetapan susunan personel kelompok kerja pemilihan pada Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2019-2021.

Terpisah, tim penasihat hukum terdakwa Agung Sucipto, Denny Kailimang menyatakan, pihaknya akan mengajukan upaya pleidoi atau pembelaan atas tuntutan JPU KPK. "Karena ada hal-hal yang harus kami luruskan di dalam persidangan ini dari kacamata penuntut umum bisa melihat dari satu sisi kami bisa juga melihat dari sisi lain," jelasnya.

Denny menganggap tuntuntan JPU dua tahun penjara terhadap kliennya sebenarnya cukup rasional. Kendati begitu pihaknya tetap akan membela agar pertimbangan hukuman bisa semakin diringankan. "Inikan bisa pasal lain yang mengenainya. Karena inikan birokrasi yang memaksa klien kita untuk memberikan sesuatu," katanya.