Target PAD Rp2 Triliun, Bapenda Makassar Gelar Rakorsus di Bali

Kata Firman, PAD menjadi satu kesatuan dalam pembiayaan belanja daerah yang telah masuk dalam Program pada APBD Kota Makassar. Seluruh OPD, BUMD diharapkan mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan melakukan intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah, target Penerimaan PAD dapat tercapai. Ia pun menilai PAD sama pentingnya dengan belanja anggaran yang perlu perencanaan serta dievaluasi progresnya setiap saat.

Tak hanya itu, Firman Pagarra menyampaikan langsung capaian PAD Kota Makassar di akhir tahun 2024 yang mencapai angka Rp 1,6 triliun.

“Sebagai laporan pak Wali, PAD Tahun 2024 kemarin telah mencapai Rp1,6 triliun dan capaian ini memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah Pemerintah Kota Makassar. Keberhasilan didorong oleh inovasi OPD termasuk Bapenda sebagai pengelola Pajak Daerah melalui Aplikasi PAKINTA. Saya pikir dengan rakorsus ini juga kita bisa mencapai Rp 2 triliun tahun ini,” ungkap Firman.

Karenanya, melalui Rakorsus ini, Firman menekankan untuk terus membangun sinergitas dan kolaborasi OPD dan BUMD agar dapat menggali potensi untuk optimalisasi menuju PAD Rp2 triliun tahun 2024.

Dukungan dan harapan tersebut juga datang dari Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto. “Sebuah tekad PAD Rp2 triliun. Kalau hari ini kita bisa mendapatkan Rp1,6 triliun, dibanding dulu sekitar Rp500 miliar lebih berarti ada sebuah peningkatan 300% selama hampir kurun waktu 10 tahun. Peningkatan 300% ini tidak akan kita temukan banyak di pemerintahan daerah,” ujarnya.

Danny berharap tradisi dan inovasi yang sudah dibangun selama 10 tahun ini agar dipertahankan. Dan diharapkan semua OPD bahu-membahu memberikan kontribusi pendapatan baik itu retribusi maupun pajak.

“Pencapaian ini harus laporkan ke wali kota baru dan wakil wali kota baru kita tentang kondisi ini. Sebagai acuan kedepan untuk membawa Kota Makassar jadi lebih baik lagi,” ucap Danny.

“Patut kita syukuri Insyaallah masa jabatan saya sebentar lagi berakhir, kita tidak punya utang sama siapapun. Saya menolak PEN, saya tidak mau membebankan ke pemerintahan selanjutnya, saya tidak mau bebankan masyarakat, saya tidak mau berutang. Kalau utang belanja itu sifatnya administratif, tapi uangnya ada,” tambahnya.

Danny pun mengucapkan terimakasihnya kepada seluruh OPD pendapatan yang telah berjuang mendapatkan Rp 1,6 triliun.

“Saya yakin tidak gampang. Tapi terimakasih usaha dan kerja kerasnya. Saya ingin menutup akhir masa jabatan saya yang tinggal 10 hari dengan pendapatan berlipat, utang zero serta Pengelolaan belanja yang berjalan dengan baik,” kata Danny.