Target PAD Kota Makassar 2026 Diproyeksikan Turun

28 Nov 2025, 08:35 WIB

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, M. Dakhlan. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar memproyeksikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, M Dakhlan, menyampaikan target PAD tahun depan yaitu Rp2,3 triliun, turun dari Rp2,4 triliun pada APBD 2025 atau sebesar 6,25 persen.

Penurunan PAD ini terutama disebabkan oleh beberapa pos pendapatan yang mengalami kontraksi. Pajak daerah turun Rp71,3 miliar dari Rp2,1 triliun menjadi Rp2 triliun. Retribusi daerah menurun cukup signifikan, yakni 26,64 persen dari Rp239 miliar menjadi Rp175 miliar. Sementara itu, pos lain-lain PAD yang sah juga menyusut 28,14 persen, dari Rp68 miliar menjadi Rp49,3 miliar.

"Tahun 2026 ini kita lebih fokus ke anggaran OPD yang terkait dengan program prioritas Pak Wali Kota sekarang. Makanya ada yang turun (targetnya) ada yang naik. Yang naik itu dipastikan terkait dengan program prioritasnya wali kota," kata Dakhlan usai menghadiri rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Kamis (27/11/2025).

1. Penurunan PAD tak ganggu program prioritas wali kota

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Dakhlan, penurunan PAD tidak akan mengganggu pelaksanaan program strategis Pemerintah Kota Makassar. Pos-pos yang menurun merupakan pendapatan yang tidak bersinggungan langsung dengan program prioritas wali kota.

Sementara anggaran untuk program unggulan tetap dipertahankan. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur serta program pelayanan publik yang dirancang menyentuh masyarakat secara langsung.

"Banyak hal yang kita rasionalkan. Tapi yang terkait dengan program prioritas Pak Wali, itu kita tidak ganggu," kata Dakhlan.

2. Terdampak pemotongan TKD dari pusat sebesar Rp502 miliar

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain PAD, target pendapatan daerah 2026 juga dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat yang dipangkas sekitar Rp502 miliar. Penyesuaian ini menurunkan total target pendapatan daerah menjadi Rp4,6 triliun, turun 12,8 persen dibandingkan pagu 2025 yang sebesar Rp5,3 triliun.

Pemotongan dana TKD ini, kata Dakhlan, dipastikan berdampak pada belanja daerah. Akibatnya, Pemkot mengurangi target belanja dan APBD Kota Makassar tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp5,1 triliun.

"Yang dua tahun terakhir ini, APBD kita itu di angka Rp5,6 triliun tapi karena ada pemangkasan Rp502 miliar ini, makanya APBD Kota Makassar tahun 2026 nanti itu di angka Rp5,1 triliun karena ada pemotongan itu yang seharusnya tiap tahun di angka 5,6 atau 5,2," kata Dakhlan.

3. Belanja daerah hanya fokus program prioritas

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat)

Di sisi lain, belanja daerah 2026 diarahkan pada program prioritas dan efisiensi belanja operasional. Total belanja daerah diproyeksikan Rp5,1 triliun, turun 8,96 persen dari pagu 2025 yang sebesar Rp5,6 triliun.

Kemudian, belanja operasi naik tipis menjadi Rp4,18 triliun dari Rp4,16 triliun. Sementara itu, belanja modal turun signifikan menjadi Rp972 miliar, terutama pada pos jalan, jaringan, dan irigasi yang turun 56,65 persen.

"Kami rasionalkan, belanja operasional rutin yang kami kurangi. Misalnya ATK, perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial kita pending dulu. Kita tidak laksanakan dulu. Kita lebih fokus ke program prioritasnya wali kota," kata Dakhlan.