Tak Ada Lagi Pegawai Honorer, Pemprov Sulsel Kini Pakai Sistem Magang

Tenaga magang, dijelaskan Taufik, serupa dengan praktik kerja untuk mengisi kekosongan jabatan yang belum terisi berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). 

Hingga saat ini jumlah tenaga magang di lingkup pemerintah provinsi juga belum diketahui karena masih sementara didata oleh tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulsel.

"Jadi mereka hanya praktek kerja untuk mengisi kekosongan sementara jabatan yang belum terisi itu," kata Taufik.

Taufik mengatakan, tenaga magang akan rutin dievaluasi setidaknya sekali dalam setahun. Jika hasil kinerjanya baik, maka akan dilanjutkan. 

Meski begitu, kata dia, evaluasi ini tidak mesti menunggu selama setahun untuk dilakukan. Akan tetapi, jika kepala OPD menganggap kinerja tenaga magang tidak maksimal, maka OPD berhak untuk memberhentikan.

"Satu tahun masanya dia akan dievaluasi. Bisa juga tergantung dari OPD-nya. Pokoknya setiap tahun dievaluasi jadi dia (tenaga magang) tidak menetap. Artinya dia tidak berharap akan sampai kapan. Yang jelas, setiap tahun terus diperpanjang," kata Taufik.

Lebih jauh, kata Taufik, jumlah tenaga magang nantinya tergantung dari hasil evaluasi masing-masing OPD. Sebab tiap OPD berhak mengevaluasi kinerja tenaga magangnya. 

"Itu tergantung dari evaluasi OPD masing-masing. Jadi jumlahnya nanti tenaga magang itu berapa, berdasarkan evaluasi OPD-nya masing-masing," katanya.