Syahar Janjikan RDP soal Penolakan Seleksi Komisioner KPID Sulsel

23 Mei 2024, 11:36 WIB

Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif menemui Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dan seleksi komisioner KPID Sulsel di DPRD Sulsel, Rabu (22/5/2024). IDN Times/Ashrawi Muin

Makassar, IDN Times - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif, berjanji akan mengawal proses seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel. Dalam waktu dekat, Syahar akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menyusul penolakan hasil seleksi tersebut.

RDP ini, kata Syahar, akan menjawab masalah terkait seleksi komisioner KPID Sulsel yang dianggap tidak transparan. Dia akan mengundang Komisi untuk membahas hal tersebut menyusul aksi penolakan dari gabungan jurnalis di Makassar pada Rabu (22/5/2024).

"Saya akan kawal khusus. Saya wakil ketua satu yang minta RDP dengan komisi A supaya semua apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai soal transparansi teman-teman itu semuanya terbuka. Nanti saya akan kawal khusus untuk surat tersebut," kata Syahar.

1. Rapat dijadwalkan pekan depan

Ilustrasi rapat DPRD Sulsel. (IDN Times)

Syahar menjelaskan pihaknya hanya perlu menunggu proses dari Badan Kehormatan DPRD Sulsel. Setelah itu, dia akan meminta Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari untuk mempersiapkan RDP pekan depan.

"Antara Senin, Selasa, Rabu, pokoknya tidak boleh lewat minggu depan. Saya akan pimpin langsung untuk RDP itu. Saya janji minggu depan kita akan RDP," kata Syahar.

2. Proses seleksi belum tuntas

Jurnalis Makassar yang tergabung dalam KJPP menolak RUU Penyiaran dan hasil seleksi KPID Sulsel di depan gedung DPRD Sulsel, Rabu (22/5/2024). (IDN Times/Istimewa)

Syahar juga menegaskan bahwa proses seleksi KPID Sulsel itu sebenarnya belum tuntas. Hal itu karena hasilnya belum sepenuhnya menjadi keputusan DPRD Sulsel melainkan hanya keputusan Komisi A.

"Jadi, kami menunggu dulu Badan Kehormatan. Setelah Badan Kehormatan selesai, maka pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi akan rapat untuk menentukan apakah dikaji ulang atau ada pertimbangan yang lain. Yang jelasnya itu untuk KPID," kata Syahar.

3. Aksi penolakan dari jurnalis

Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dan hasil seleksi komisioner KPID Sulsel di DPRD Sulsel, Rabu (22/5/2024)/Istimewa

Sebelumnya, jurnalis Makassar yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) menggelar aksi menolak hasil perekrutan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulawesi Selatan periode 2024-2027 di depan gedung DPRD Sulsel, Rabu (22/5/2024). KJPP mencakup Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar, Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, dan komunitas Ruang Jurnalis Perempuan (RJP).

KJPP memandang hasil perekrutan itu cukup bermasalah. Salah satunya, tidak diisi dari komisioner yang memiliki latar belakang penyiaran. Padahal pada periode pertama sejak terbentuknya KPI Sulsel periode 2004-2007 lalu, rekam jejak beberapa komisioner terpilih memiliki latar belakang penyiara.

"Ini sangat membantu menjaga marwah lembaga penyiaran yang berfungsi sebagai regulator dalam mengontrol undang-undang terkait penyiaran," kata Muhammad Idris selaku Koordinator Aksi.

KJPP menolak hasil seleksi komisioner terpilih KPID Sulsel. Mereka juga meminta Komisi A DPRD Sulsel melaksanakan Fit and Proper Tes atau uji kelayakan dan kepatutan pada 21 peserta secara terbuka dan disiarkan langsung ke publik.

Selanjutnya, melibatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta publik. Kemudian, meminta kepada semua pihak untuk mengawal uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi A DPRD Sulsel.