Sulsel Siapkan Rp12 Miliar Tangani Inflasi Dampak Kenaikan Harga BBM

13 Sep 2022, 16:32 WIB

Pasar Terong di Makassar. IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk menangani dampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Anggaran tersebut dialokasikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, mengemukakan, belanja wajib yang dimaksud itu dianggarkan sebesar 2 persen yang bersumber dari dana transfer umum (DTU). DTU sendiri merupakan akumulasi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"DAU, DBH, dikombinasikan lalu diambil 2 persen. Jadinya kurang lebih Rp12 miliar," kata Abdul Hayat Gani di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (13/9/2022).

1. Anggaran difokuskan pada keperluan mendesak

Eks Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani saat pelepasan ekspor di Terminal Petikemas Makassar, Senin (15/8/2022). Humas Pemprov Sulsel

Permenkeu tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah perlu menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Secara rinci, Permenkeu itu juga mengatur bahwa belanja bansos diarahkan untuk ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), dan nelayan. Selain itu, juga digunakan untuk penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

"Nanti diatur yang mana paling urgent, itu lebih diperhatikan dari dampak kenaikan BBM ini," kata Hayat.

2. Antisipasi lonjakan harga bahan pokok

ilustrasi komoditas cabai di pasar tradisional. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Fokus utama saat ini, Pemprov Sulsel akan mengantisipasi lonjakan harga pada sejumlah komoditas bahan pokok. Sebit saja cabai, bawang merah, dan minyak goreng yang sudah mulai menunjukkan tanda peningkatan harga

"Yang terpenting sekarang adalah mengatasi cabai yang (harganya) begitu tinggi. Caranya bisa menanam cabai sendiri, di desa itu kan banyak pekarangan. Arahannya begitu tadi untuk kami kedepankan atasi inflasi," jelasnya.

3. Pemprov akan gelar operasi pasar

Ilustrasi pasar tradisional. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww)

Kepala Bidang Humas Diskominfo Sulsel, Sultan Rakib, menambahkan bahwa ada dua langkah Pemprov Sulsel untuk mengantisipasi dampak inflasi dalam waktu dekat. Langkah itu adalah operasi pasar dan intervensi harga khusus pada kebutuhan pokok.

"Kami harapkan kebutuhan pokok itu tidak langka di lapangan yang bisa membuat harganya naik lagi. Caranya, operasi pasar dan pasar murah. Ada beberapa langkah yang akan dilakukan, tapi ini masih akan dikaji terus," katanya.