Staf Presiden Pertanyakan Progres Proyek MNP dan Kereta Api di Sulsel

03 Jun 2021, 22:27 WIB

Rapat koordinasi lanjutan pembangunan proyek strategis nasional Sulsel di Kantor Makassar New Port, Kamis (3/6/2021). Humas Pemprov Sulsel

Makassar, IDN Times - Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta, menanyakan progres pengerjaan dua proyek starategis nasional (PSN) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Proyek yang dimaksud yaitu jalur Kereta Api (KA) Makassar-Parepare dan Tol Makassar New Port (MNP).

Hal itu diutarakan Febry dalam rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait dua PSN tersebut, di Kantor Makassar New Port, Jalan Sultan Abdullah Raya Makassar, Kamis (3/6/2021).

Dalam rapat itu, Febry menyoroti proyek jalur KA Makassar-Parepare yang hingga kini masih berkutat di persoalan pembebasan lahan di Barru, Pangkep, dan Maros.

"Intinya kita mau mendengarkan laporan dari berbagai pihak yang hadir hari ini. Laporan itu jangan hanya yang manis di depan saja, tapi semua kendala harus disampaikan semua, supaya kita carikan jalannya," kata Febry.

1. Proyek diharapkan berjalan sesegera mungkin

Rel Kereta Api Trans Sulawesi. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Febry menekankan supaya proyek kereta api dan tol Makassar New Port berjalan sesegera mungkin. Pasalnya, Presiden Joko Widodo terus mempertanyakan progres kedua proyek ini, terutama jalur kereta api Makassar-Parepare.

"Pokoknya harus jelas laporannya karena ini akan kami sampaikan kembali kepada atasan kami," ujar Febry.

Febry memaparkan data dari Lembaga Manejemen Aset Negara (LMAN). Berdasarkan data itu, persoalan pembebasan lahan di Pangkep kini sudah mencapai 77,30 persen, di Maros 55,49 persen, dan di Barru hampir rampung.

"Data-data ini harus jelas dan tidak ada lagi yang harus diperdebatkan lagi," katanya.

2. Penyelesaian PSN butuh koordinasi yang baik

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Makassar New Port, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/7/2019). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani yang hadir dalam rapat itu mengatakan penyelesaian PSN ini membutuhkan koordinasi yang baik. Setidaknya antara pemerintah pusat melalui kepala perwakilan, pemerintah provinsi, dan terpenting pemerintah kabupaten melalui masing-masing Sekda.

"Kenapa begitu penting, supaya bisa mempercepat kegiatan ini. Kalau ada komunikasi atau kegiatan yang menghambat, kan ada Sekda. Selama ini tidak satu pun yang menelpon dan chat langsung saya untuk menyampaikan hal tersebut," katanya.

3. Kendala soal PSN bisa disampaikan saat coffee morning

Eks Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani saat rakor TPID di Hotel D'Maleo Makassar, Selasa (3/11/2020). Humas Pemprov Sulsel

Menurut Hayat, pembahasan soal proyek strategis nasional bisa disampaikan dalam kegiatan coffee morning yang rutin digelar Pemprov Sulsel setiap Senin pagi. Pihak terkait bisa menyampaikan langsung apa saja kendala yang dihadapi di lapangan.

"Setiap Minggu kita lakukan coffee morning, dan saya kira setiap rapat ada juga hadir kadis dan pihak terkait," katanya.