Stadion Barombong dan Mattoanging, Gelagat Politik Danny dan Sudirman

Firdaus mengatakan, permintaan Danny untuk melanjutkan proyek mangkrak tersebut harus direspons positif. Sebab ketika Pemkot mampu menyelesaikan proyek Stadion Barombong, maka hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Makassar, khususnya suporter klub sepak bola PSM.

Di sisi lain, Pemprov Sulsel bisa fokus menyelesaikan Stadion Mattoanging yang belum dimulai pengerjaan fisiknya. Bahkan menurut Firdaus, kedua pihak sebenarnya bisa saling menggandeng untuk menyelesaikan Stadion Mattoanging.

"Karena kedua tempat ini Barombong dan Mattoanging, sesungguhnya menjadi aset negara yang harus dibangun oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Kalau keduanya kerja dengan maksimal, tentu masyarakat menilai bahwa ini sebagai sebuah keberhasilan," ujar Firdaus.

Ketika Stadion Barombong tidak selesai maka kedua pihak juga terkena dampak. Begitu pun sebaliknya, ketika kedua proyek stadion tersebut selesai maka Pemkot dan Pemprov tetap sama-sama mendapatkan nilai positif dari masyarakat.

"Sekarang justru sebaliknya. Barombong tidak selesai, Mattoanging tidak selesai sampai pemerintahan wali kota dan pemerintahan gubernur berakhir, itu tidak mendapatkan nilai positif dari masyarakat dibanding kalau keduanya menyelesaikan, berkoordinasi menyelesaikan kedua aset yang mangkrak itu, terutama Barombong," kata Firdaus.

Danny sempat menegaskan bahwa keinginannya untuk melanjutkan Stadion Barombong tidak terkait dengan politik. Namun Firdaus mengingatkan bahwa seorang wali kota maupun gubernur merupakan produk politik, sehingga apapun yang dilakukan juga akan berdampak secara politik.

Baik Danny mau Sudirman bisa terdampak karena proyek dua stadion ini, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. 

"Jadi kalau wali kota, gubernur menyelesaikan Mattoanging bersamaan dengan Barombong, maka itu menjadi investasi politik, modalitas politik bagi keduanya untuk menyongsong 2024," ujarnya.

Ketika Danny meminta Stadion Barombong, Pemprov seharusnya memberikan, lagipula Pemkot memiliki anggaran. Menurut Firdaus, Pemprov seharusnya mendorong Pemkot untuk menyelesaikan Barombong supaya mereka bisa fokus di Mattoanging. 

"Dampak politiknya kepada dua orang itu wali kota dan gubernur. Jadi sebenarnya kalau komunikasi politiknya baik, dua-duanya juga menjadi baik, Barombong bisa diselesaikan oleh Pemkot dan itu sanggup, lalu kemudian pemprov juga konsentrasi di Mattoanging, itu juga bisa selesai setidaknya masyarakat melihat progres pembangunannya," katanya.

Stadion Barombong dinyatakan mangkrak setelah diaudit pada 2019 silam. Meskipun ada permintaan dari Pemkot untuk melanjutkannya, namun Sudirman tidak serta merta langsung memberikan izin.

"Tentu fokus kita adalah Mattoanging sekarang sudah, kemarin kebijakan Pak Prof Nurdin Abdullah yang kita fokus dan juga permintaan suporter. Suporter kemarin kan menginginkan Mattoanging waktu kita rapat kasih pilihan," kata Sudirman.

Sudirman mengatakan masih ada masalah pada proyek Stadion Barombong seperti masalah amdalalin dan masih banyak lagi. Hal ini berbeda dengan Stadion Mattoanging yang telah melalui banyak proses kajian. 

"Kalau Mattoanging kan sudah ada kajian, desain dan lain lain sehingga sudah sangat relevan. Kemudian kita sudah ada aksi di sana membongkar dan kita punya tanggung jawab untuk bagaimana kemudian melakukan pembangunan," kata Sudirman.

Danny Pomanto juga pasrah karena tidak mendapat izin untuk melanjutkan proyek tersebut. Setidaknya, dia telah mengutarakan niatnya namun apa daya belum bisa terlaksana.

"Jadi tidak bisa kita men-support, tidak diserahkan ke pemerintah kota. Bukan saya tidak mau, aturannya yang tidak bisa," kata Danny.

Anggaran sebesar Rp100 miliar yang rencananya untuk Stadion Barombong akan dialihkan ke GOR Untia.

"Kan itu anggaran belum ada, nanti di (APBD) Perubahan kita kasih ke GOR saja dibutuhkan sekali," katanya.