Stadion Barombong dan Mattoanging, Gelagat Politik Danny dan Sudirman
Makassar, IDN Times - Beberapa waktu lalu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto meminta peralihan Stadion Barombong tapi ditolak oleh Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Hal ini dinilai akan berpengaruh pada popularitas kedua tokoh tersebut, termasuk di pemilihan gubernur atau Pilgub Sulsel 2024.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Firdaus Muhammad, mengatakan tawaran Danny untuk melanjutkan proyek Stadion Barombong dan Pemprov Sulsel fokus di Stadion Mattoanging, sebenarnya bisa terlaksana jika terkoordinasi dengan baik.
"Kalau terkoordinasi, komunikasi politik para elit di pemerintahan ini seharusnya berjalan berdua. Jadi Barombong itu harus diselesaikan. Apalagi kalau sampai berakhir satu pemerintahan antaranya tidak selesai," kata Firdaus yang diwawancarai IDN Times via telepon, Jumat (4/3/2022).
1. Permintaan Danny seharusnya direspons positif
Firdaus mengatakan, permintaan Danny untuk melanjutkan proyek mangkrak tersebut harus direspons positif. Sebab ketika Pemkot mampu menyelesaikan proyek Stadion Barombong, maka hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Makassar, khususnya suporter klub sepak bola PSM.
Di sisi lain, Pemprov Sulsel bisa fokus menyelesaikan Stadion Mattoanging yang belum dimulai pengerjaan fisiknya. Bahkan menurut Firdaus, kedua pihak sebenarnya bisa saling menggandeng untuk menyelesaikan Stadion Mattoanging.
"Karena kedua tempat ini Barombong dan Mattoanging, sesungguhnya menjadi aset negara yang harus dibangun oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Kalau keduanya kerja dengan maksimal, tentu masyarakat menilai bahwa ini sebagai sebuah keberhasilan," ujar Firdaus.
Ketika Stadion Barombong tidak selesai maka kedua pihak juga terkena dampak. Begitu pun sebaliknya, ketika kedua proyek stadion tersebut selesai maka Pemkot dan Pemprov tetap sama-sama mendapatkan nilai positif dari masyarakat.
"Sekarang justru sebaliknya. Barombong tidak selesai, Mattoanging tidak selesai sampai pemerintahan wali kota dan pemerintahan gubernur berakhir, itu tidak mendapatkan nilai positif dari masyarakat dibanding kalau keduanya menyelesaikan, berkoordinasi menyelesaikan kedua aset yang mangkrak itu, terutama Barombong," kata Firdaus.