SPPD Telat, Sejumlah Kades Ribut saat Rapat Forkopimda Sulsel
Makassar, IDN Times - Sejumlah kepala desa terlibat aksi keributan dalam agenda rapat bersama Forkopimda Sulawesi Selatan (Sulsel). Kejadian itu terjadi di sela-sela kegiatan yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, pada Senin (23/10/2023).
Aksi keributan itu terjadi di depan meja registrasi yang berada di pintu masuk ballroom. Di sana, ada beberapa orang panitia pelaksana yang berjaga.
Rupanya para kepala desa ini meminta supaya SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) segera dibagikan. Mereka merasa terlalu lama menunggu.
1. Kesal karena SPPD lama dibagikan
Aksi keributan itu, diperkirakan terjadi sekitar pukul 13.16 WITA. Mereka merasa kesal lantaran SPPD itu tak kunjung dibagikan.
Para kepala ini hendak mengambil SPPD untuk dipergunakan makan di luar lantaran makan siang yang belum tersedia dalam kegiatan. Kekesalan mereka pun dilupakan dengan memukul meja.
"Kenapa ditahan-tahan? Kasih mi SPPD, nanti kita makan di luar. Orang lapar. Jam berapa ini," kata para kepala desa itu.
Saat keributan itu terjadi, acara masih berlangsung. Namun sejumlah orang sudah keluar ruangan lebih dulu lantaran acara yang berlangsung dengan durasi waktu cukup lama. Acara baru selesai sekitar pukul 14.30 WITA.
2. SPPD dibagikan satu persatu
Pegawai Kesbangpol Sulsel, Novitasari, yang sedang berjaga saat itu, tetap membagikan SPPD sesuai arahan dari pimpinannya. Dia pun meminta para kepala desa untuk bersabar.
"Kami bekerja sesuai arahan saja. Tapi mereka yang tidak sabaran, padahal acara masih berlangsung," katanya.
3. Kepala desa ikrar netralitas pemilu
Adapun agenda rapat Forkopimda ini dihadiri sekitar 1.050 orang kepala desa se-Sulawesi Selatan. Bersama seluruh jajaran Forkopimda Sulsel, para kepala desa ini menyatakan ikrar dan penandatanganan netralitas para Kepala Desa, pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Ikrar yang dibacakan berisi 4 (empat) poin. Pertama, akan menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pada pasangan calon tertentu.
Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
