Siswa Disabilitas Dirundung, Pendidikan Inklusi Perlu Dievaluasi

15 Jun 2024, 11:46 WIB

PPDI Sulsel menekankan pentingnya evaluasi sistem pendidikan inklusi. (Dok. Istimewa)

Makassar, IDN Times - Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan Faluphy Mahmud menekankanya pentingnya evaluasi sistem pendidikan. Hal itu diungkapkan usai viralnya perundungan seorang siswa disabilitas SMP Negeri 4 Kota Makassar.

“Dengan adanya peristiwa ini menjadi dasar bagi kita semua, pihak yang terkait untuk memperbaiki sistem pendidikan yang lebih inklusif lagi,“ kata Faluphy dalam keterangan persnya, usai mendampingi siswa korban perundungan di sekolah setempat, di Makassar, Jumat (14/6/2024).

Dia mengatakan dengan peristiwa tersebut, sudah waktunya untuk kembali membangun sistem pendidikan kesetaraan disabilitas dan nondisabilitas di Makassar yang lebih ramah lagi terhadap murid, siswa hingga mahasiswa.

“Tidak hanya disabilitas tapi nondisabilitas juga perlu dibangun sistem pendidikannya,“ ucapnya.

1. Satgas baru bekerja usai kejadian viral

SMP Negeri 4 Makassar, sekolah korban perundungan. IDN Times/ Faisal Mustafa

Jika melihat kasus di SMPN 4 Makassar, menurut dia, seperti ada sistem pendidikan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, seperti tidak berjalannya satuan tugas (satgas) sekolah dalam membina dan mendidik siswa-siswanya. Terbukti, tidak mengetahui aksi perundungan kepada siswa disabilitas jenis orang kecil tersebut.

“Karena kenapa (Satgas) tidak mengetahui dari awal peristiwa ini, justru di saat viral di sosial media baru ramai-ramai turun,“ ucapnya.

“Harusnya, sudah terselesaikan di tingkat sekolah, tidak usah melebar ke mana-mana,“ Faluphy menambahkan.

Dia pun mengajak sekolah untuk lebih mengaktifkan pengawasan melalui organisasi intra sekolah, seperti OSIS, PMR, Pramuka dan lainnya. “Peran organsisasi sekolah ini lebih kencang lagi, bagaimana mengedukasi siswa dan para anak didik sebagai agen keseteraan. Bahwa bagaimana mereka mendidik untuk memberi tahu bahwa kita semua ini setara, begitu pun pihak sekolah,“ kata dia.

Dia pun mengajak berbagai pihak terkait untuk kembali bahas hal-hal teknis agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. “Bagaimana kita bisa meminimalisir seminimal mungkin agar tidak terulang lagi. Persoalan seperti ini akan terus terulang jika kita tidak putus mata rantainya, karena itu kami mengajak pihak sekolah untuk kembali membahas hal-hal teknis dalam membangun sistem pendidikan inklusif atau setara,“ kata Faluphy.

2. Keluarga ingin pindahkan korban ke sekolah lain

Ilustrasi bullying (IDN Times/Aditya Pramata)

Diketahui, seorang siswa SMPN 4 Kota Makassar berinisial HR mengalami perundungan dan kemudian viral di media sosial, sejak Kamis, 14 Juni 2024. Dengan perlakuan yang kurang elok itu, keluarga HR bereaksi keras. Mereka sudah melaporkan kejadian tersebut di Polrestabes Makassar, malah berencana memindahkan HR ke sekolah lain.

Pihak keluarga ingin memindahkan sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya dan lebih mudah mengawasi langsung jika terjadi hal yang tak diinginkan. “Rencana mau dikasih pindah ke SMP Muhammadiyah saja, karena banyak keluarga di situ sekolah," ujar Herman Rusdi, paman HR di kediamannya di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Jumat, 14 Juni 2024.

Meski demikian, pihak sekolah enggan menerima keputusan pihak keluarga HR. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Makassar, Husain Patta.

“Pihak sekolah tidak pernah mau mengeluarkan anak yang menjadi korban bully ini. Kami tidak ingin melanggar hak-hak anak untuk bersekolah,“ kata Husain di ruangannya, Jumat.

Begitupun dengan isu yang menyebutkan pelaku perendungan akan dikeluarkan dari sekolah atas perbuatannnya, ia mengklarifikasinya. “Bahwa ini lembaga pendidikan, tentu tidak langsung memberikan sanksi berat, tentu kita cerna dulu dan rapatkan dulu serta memberi pembinaan, “ sambungnya.

Meski demikian, Husain mengaku kecolongan dan meminta maaf kepada semua pihak. Dirinya menganggap pengawasan terhadap perilaku anak didiknya baik saat proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran.

"Dengan adanya kasus ini semua guru sudah kita sampaikan bahwa kita kecolongan. Pengawasan kita kepada anak-anak kita baik saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran," ujarnya.

3. Kejadian perundungan jadi pelajaran agar tidak terulang

ilustrasi perundungan (IDN Times/Aditya Pratama)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, mengatakan kasus ini sudah diklarifikasi kepada pihak sekolah, orang tua masing-masing siswa yang didampingi pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar dan Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, serta kepolisian.

“Setelah kita klarifikasi memang pihak sekolah tidak mengetahui kejadian ini, setelah viral baru ketahuan. Setelah diklarifikasi kejadian ini sekitar satu bulan lalu,“ ujarnya.

Setelah klarifikasi, Muhyiddin juga melakukan kunjungan kepada kediaman korban dan bertemu pihak keluarganya dan diberi pemahaman. “Kesimpulannya, bahwa anak ini tidak boleh tidak sekolah, itu komitmen kami,“ ujarnya.

Muhyiddin juga mengakui bila kasus ini menjadi pelajaran dan perhatian bagi sekolah lainnya di Kota Makassar agar tidak terjadi lagi kepada siswa lainnya. Ia pun akan mengangkat HR menjadi duta sekolah SMPN 4 Makassar.

“Ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Anak ini punya kemampuan dan prestasi yang luar biasa sehingga kita jadikan sebagai duta. Kita sama- sama mengawal ini,” ucap mantan Kadinsos Makassar ini.

“Kita sama-sama bekerja berkoordinasi dengan DP3A agar anak ini tidak trauma, bisa saja anak ini biasa-biasa saja tapi karena viral akhirnya trauma. Pihak kepolisian kami berkoordinasi dengan baik,” Muhyiddin mengatakan.