Makassar, IDN Times - Mustadir Dg Sila, direktur perusahaan skincare atau kosmetik CV Fenny Frans, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (20/3/2025).
Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi dari Pengawas Farmasi dan Makanan BPOM Makassar, Irda, dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Andi Haslinda.
Irda, sebagai saksi dari BPOM Makassar, mengungkapkan bahwa produk skincare milik Mustadir tidak menjalani uji laboratorium sesuai prosedur yang berlaku. Seharusnya, pelaku usaha bertanggung jawab dalam memastikan mutu dan keamanan produk sebelum diedarkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
"Wajib (bagi Terdakwa untuk menjamin dan mengecek kembali produk yang diterima)," ujar Irda dalam persidangan.
Ia menambahkan bahwa salah satu langkah yang wajib dilakukan adalah pengujian ulang setelah menerima produk dari produsen. Namun, Mustadir tidak melaksanakan prosedur tersebut.
"Pelaku usaha (Mustadir) menerima produk dari PT Royal dan wajib menjamin mutu dengan salah satunya melakukan pengujian (lab)," lanjutnya.
Selain itu, Irda menegaskan bahwa Mustadir tetap bertanggung jawab atas kandungan berbahaya yang ditemukan dalam dua produk skincarenya. Produk tersebut sudah berada dalam kepemilikannya saat pengujian dilakukan oleh BPOM.
"Ketika produk ini sudah sampai di pelaku usaha, dan pada saat sampel itu disita dan diuji oleh BPOM serta mengandung merkuri, si lokasi dan waktu juga diminta tanggung jawab. Karena barang itu sudah berada pada Terdakwa (Mustadir)," jelas Irda.
Saksi dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Andi Haslinda, menyatakan bahwa badan usaha skincare milik Mustadir tidak terdaftar di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulsel. Hal ini berarti Mustadir tidak memiliki wewenang untuk mengedarkan produk skincare tersebut.
"Pelaku usaha harus memiliki NIB atas nama perusahaan Fenny Frans dan terdaftar di PTSP Makassar," ungkap Haslinda dalam persidangan.
Lebih lanjut, Haslinda menegaskan bahwa CV Fenny Frans yang dimiliki Mustadir belum memiliki izin usaha resmi.
"Belum (ada perizinan untuk usaha)," tegasnya.
Haslinda juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak menemukan data CV Fenny Frans dalam sistem PTSP Sulsel. Ia menambahkan bahwa seluruh izin usaha di Sulawesi Selatan tercatat dalam bank data yang dikelola oleh tim verifikasi.
"Saya juga tidak tahu, saya belum pernah lihat (datanya). Tidak ada datanya dalam PTSP Sulsel, mungkin masuk di wilayah lain," kata Haslinda.
Namun, ia menjelaskan bahwa PTSP tersedia di 24 kabupaten/kota di Sulsel. Sehingga, apabila usaha Mustadir memiliki izin, maka seharusnya tercatat dalam sistem tersebut.
"Data-data perizinan kita ada tim verifikasi, data dari kabupaten/kota terkumpul dalam bank data Sulsel," pungkasnya.