Setahun Pemerintah Prabowo-Gibran, Mahasiswa Makassar Beri Nilai 3

Kemacetan di ruas jalan poros provinsi yang menyambungkan Makassar - Gowa pun tak terhindarkan sehingga membuat laju kendaraan melambat.

"Hari ini, pemerintah Prabowo - Gibran tepat satu tahun kawan - kawan sekalian. Tapi sejak dilantik, masih banyak ketidakadilan yang terjadi di negeri ini," ucap Jenderal Lapangan Aksi, Awal Nugraha di atas truk tronton.

Menurut Awal, satu tahun pemerintah Prabowo-Gibran belum memuaskan, sehingga ia mememberikan nilai rapor 3 dari skala 1 sampai 10.

"Nilai rapor untuk satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dari nilai dari satu sampai sepuluh, saya bisa beri tiga lah," ucap Awal kepada awak media di lokasi aksi.

Nilai rendah yang diberikan kepada pemerintah Prabowo-Gibran tak terlepas dari berbagai program dan visi misi yang belum dijalankan secara maksimal.

Pertama, kata Awal, terkait dengan program makan makanan bergizi gratis (MBG) yang realisasinya tak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Misalnya transparansi anggaran mengenai MBG itu tidak jelas, banyak kasus-kasus keracunan yang dialami siswa-siswi, penerima manfaat. Kemudian ada juga beberapa catering-catering, sampai saat ini masih belum terbayarkan," tuturnya.

Kader PMII juga menyoroti sektor pendidikan, yang dinilai saat ini telah dikomersialisasi dan bukan lagi prioritas utama di negeri ini. Awal menyatakan di resim Prabowo-Gibran pendidikan dijadikan sebagai kebutuhan sekunder.

"Tentu kita berharap besar bagaimana rezim Prabowo - Gibran ini, benar-benar memperhatikan sektor pendidikan. Selain itu kami juga menuntut kesejahteraan guru. tenaga pendidik, diperhatikan dengan baik," kata Awal.

Mereka juga menyoroti kasus kriminalisasi, aktivis dan jurnalis, serta menuntut penyelesaian pelanggaran HAM. "Semoga rezim Prabowo Gibran bisa menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu sampai dengan isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi beberapa bulan kemarin," jelasnya.

Awal juga meminta penegak hukum menindak tegas para pelaku tambang ilegal di Sulawesi Selatan, seperti di wilayah Kabupaten Gowa, Takalar dan Bulukumba yang merugikan negara serta berdampak pada masyarakat sekitar lokasi tambang. "Artinya banyak permasalahan belum bisa diselesaikan dalam satu tahun ini, sesuai dengan janji saat menyampaikan visi misi," tandasnya.

Aksi demo setahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga terjadi di Pertigaan Jl Sultan Alauddin-Jl AP Pettarani dan di depan Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar.

Penulis: Darsil Yahya