Makassar, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti rendahnya tingkat serapan anggaran pemerintah kota hingga akhir Oktober 2025. Hingga akhir Oktober 2025, rata-rata serapan baru berada di kisaran 50 persen dan belum ada satu pun OPD yang mampu mencapai 80 persen.
Anggota Komisi A DPRD Makassar dari fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai rendahnya serapan anggaran menjadi tanda belum optimalnya pelaksanaan program di lapangan. Dia mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi dapat menimbulkan sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) di akhir tahun dan berpotensi menghambat manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat.
"Kami melihat serapan anggaran masih kisaran 50 persen. Tidak ada yang menyentuh 80 persen, padahal sudah menjelang November. Pemerintah pusat sudah mengingatkan agar daerah menghindari Silpa besar karena jika anggaran tidak berjalan, masyarakat yang paling dirugikan," kata Andi Hadi, Kamis (23/10/2025).