Seragam Gratis di Makassar Tak Pasti, DPRD: Jangan Buat Warga Bingung
- DPRD Makassar klaim tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan program seragam gratis.
- Soroti risiko pungutan liar dan kerugian orang tua akibat ketidakjelasan teknis pembagian seragam gratis.
- Pemkot Makassar klaim kontrak seragam gratis sudah diteken, namun masih menunggu laporan teknis dari Dinas Pendidikan.
Makassar, IDN Times - Janji Pemerintah Kota Makassar untuk membagikan seragam gratis bagi siswa baru memasuki tahun ajaran 2024/2025, kini memunculkan kebingungan di tengah masyarakat. Waktu semakin mepet, namun kepastian soal teknis pembagian belum juga diumumkan secara terbuka.
Sejumlah orang tua mulai resah dan terjebak dalam situasi serba salah. Mereka khawatir anak-anak mereka tak punya seragam saat sekolah dimulai, tetapi juga ragu membeli sendiri karena khawatir program benar-benar berjalan.
"Ini sudah mau masuk sekolah, sampai sekarang belum dapat seragam gratis dari Wali Kota, padahal sudah janji katanya bulan ini sudah dikasih. Tapi belum jelas," keluh Ila (39), salah satu warga Makassar, Kamis (10/7/2025).
1. DPRD Makassar klaim tak pernah dilibatkan bahas seragam gratis
Di tingkat legislatif, DPRD Kota Makassar mengaku sama sekali belum dilibatkan dalam pembahasan program yang sempat dijanjikan Pemkot ini. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menilai tidak ada penjelasan resmi mengenai sumber anggaran hingga skema teknis pembagian.
“Belum ada penjelasan dari Dinas Pendidikan soal realisasi janji ini. Bahkan kami di DPRD juga belum tahu sumber anggarannya dari mana, karena belum pernah dibahas bersama,” kata Ari.
Ari menekankan tanpa pembahasan resmi antara legislatif dan eksekutif, DPRD tak memiliki landasan untuk menjawab keresahan warga. Dia meminta Pemerintah Kota Makassar, terutama Dinas Pendidikan, segera buka suara agar publik mendapat kepastian.
“Kami minta ada kejelasan secepatnya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan kepercayaan publik terhadap program pendidikan Pemkot ikut menurun,” katanya.
2. Soroti risiko pungli dan kerugian orang tua akibat seragam gratis tak jelas
Ari menyebut ketidakjelasan ini rawan menimbulkan persoalan baru. Orang tua bisa dirugikan jika terlanjur membeli seragam. Selain itu, kondisi tanpa kepastian membuka celah pungutan liar atau penjualan seragam di sekolah dengan dalih distribusi mandiri.
“Kalau memang ada program seragam gratis, maka harus jelas. Tidak boleh ada pungutan-pungutan di sekolah. Kami tidak ingin ada praktik semacam itu,” tegasnya.
Ari menilai kebingungan warga muncul karena koordinasi antarlembaga berjalan buruk. Sejumlah orang tua terpaksa membeli seragam sendiri karena khawatir jika menunggu, anak-anak mereka justru tidak siap sekolah.
“Orang tua sudah mulai belanja, mereka bingung, harus beli atau tidak? Kalau ternyata nanti seragamnya gratis, tapi sudah terlanjur beli, ini kan merugikan,” katanya.
3. Pemkot Makassar klaim kontrak seragam gratis sudah diteken
Pemerintah Kota Makassar sebelumnya memastikan, bahwa proses pengadaan sudah tahap penandatanganan kontrak dengan penyedia. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda optimistis seragam bisa didistribusikan dalam dua hingga tiga pekan ke depan.
“Seragam gratis sudah masuk ke tahap penandatanganan kontrak. Mudah-mudahan segera bisa kita laksanakan sebelum penerimaan siswa baru. Kita tinggal tunggu teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Bagian PBJ untuk finalisasi,” kata Zulkifly.
Namun, dia pun belum bisa memastikan apakah distribusi akan serentak atau bertahap. Zulkifly berdalih masih menunggu laporan teknis dari Dinas Pendidikan.
“Saya belum bisa pastikan apakah ini untuk seluruh sekolah atau baru sebagian, tapi kita tunggu update dari Kepala Dinas Pendidikan,” katanya.
