Sengitnya Persaingan Caleg DPR RI di Sulawesi Selatan

Dari 3 Dapil DPR RI di Sulsel, Dapil 2 merupakan arena perang bintang, yang melibatkan tokoh-tokoh Sulsel, di antaranya mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang maju lewat partai Nasdem, anggota DPR incumbent dari fraksi Nasdem, Akbar Faizal.

Selain itu mantan Wakil Bupati Soppeng Supriansa, dari Golkar, mantan Bupati Sinjai Rudiyanto Asapa, dari Gerindra, mantan anggota DPD RI sekaligus mantan Cawagub Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar yang mencalonkan lewat PAN. Tidak ketinggalan pula dua istri bupati yakni istri Bupati Barru Hasnah Syam dan istri Bupati Wajo Siti Maryam. Keduanya berasal dari Partai Nasdem.

Sumber IDN Times yang tidak mau disebut identitasnya, menyebutkan hasil survei elektabilitas para caleg, diprediksi ada 3 partai yang bakal kehilangan kursi di Dapil 2, yakni Partai Demokrat, PKS dan PDIP. Sebagai gantinya, beberapa partai akan mendapat tambahan kursi, seperti Golkar bakal mendapat 3 kursi, Nasdem 2 kursi, Gerindra 2 kursi, serta PAN dan PPP yang masing-masing mendapat 1 kursi. 

“Golkar tertinggi pemilih partainya, namun figur calegnya lemah, sedangkan Nasdem dua calegnya meraih angka elektabilitas tertinggi sedangkan partainya biasa saja, yakni aleg petahana Akbar Faizal dan mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Akbar sendiri pemilihnya merata di 9 kabupaten-kota di Dapil 2, sedangkan caleg lain hanya fokus di beberapa daerah basisnya saja,” ujar sumber tersebut. 

Supriansa, caleg Golkar Dapil 2, mengatakan seringkali Dapil 2 yang dihuni banyak tokoh disebut-sebut sebagai Grup Neraka dalam Pileg 2019. Menurut mantan Wakil Bupati Soppeng ini, istilah Grup Neraka hanya berlaku bagi caleg yang jarang bertemu dengan masyarakat yang akan memilihnya. 

“Caleg yang hanya bertemu masyarakat saat ada maunya, mereka itulah yang merasa Dapilnya seperti neraka, jadi seorang politisi harus rajin turun ke masyarakat, bukan hanya musim pemilhan,” ungkap Supriansa.

Di tiga Dapil, caleg Gerindra diprediksi akan memanen suara dengan rata-rata 2 kursi per dapil karena diuntungkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara bersamaan. Figur-figur caleg Gerindra makin dikuatkan dengan popularitas capres-cawapres yang berasal dari Gerindra. Hasil survei beberapa lembaga di Sulsel persentase capres Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi bersaing ketat. 

Di Dapil 1, elektabilitas dua caleg Gerindra cukup kuat yakni Ketua DPD Gerindra Sulsel Idris Manggabarani dan aleg petahana yang juga mantan Bupati Bantaeng Azikin Solthan. Sedangkan di Dapil 2, Gerindra juga bakal meraih 2 kursi yakni mantan Bupati Sinjai Rudiyanto Asapa dan aleg petahana  Andi Iwan Darmawan Aras.

Sedangkan di Dapil 3 caleg bakal merebut 2 kursi, yang diprediksi bakal diraih mantan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang dan mantan Bupati Enrekang La Tinro Latunrung. 

Pengamat politik dari Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin, Zulhajar, saar dihubungi IDNTimes mengatakan kompetisi antar caleg makin ketat, karena diikuti banyak tokoh yang sudah dikenal oleh warga Sulsel. Meski demikian, faktor keterkenalan saja belum cukup. Para caleg diminta turun langsung bersentuhan dengan masyarakat pemilih untuk merebut hati pemilih, membangun komitmen bersama dengan masyarakat. 

“Saat ini persaingan makin ketat, karena banyak caleg sudah populer lebih dulu dan sudah memiliki empat syarat awal, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal simbolik dan modal kultural. Yang menjadi pembeda adalah intensitas bertemu antara tokoh dengan masyarakat pemilih. Warga akan memilih caleg yang dikenal dan bisa berkomunikasi langsung untuk menyampaikan aspirasinya,” ujar Zulhajar. 

Zulhajar menambahkan, sistem kompetisi antar caleg juga makin sulit akibat ketatnya sistem pemilihan. Pengawasan kinerja komisioner KPU dan komisioner Badan Pengawas Pemilu yang diawasi langsung oleh masyarakat membuat kecurangan-kecurangan makin berkurang.

Dugaan-dugaan pengaturan jumlah suara, khususnya suara untuk caleg DPR RI, yang sebelumnya kerap terjadi di KPU dan melibatkan elit-elit tertentu jadi makin dipersempit ruangnya. Selain itu, lanjut Zulhajar, tingkat kesadaran berpolitik warga makin baik dan lebih kritis.

“Ketegasan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membuat komisioner KPU dan Bawaslu lebih hati-hati menjalankan tugasnya. Sudah banyak yang disanksi dan pengawasannya disaksikan langsung oleh warga. Warga juga makin percaya dan lebih aktif dalam menyalurkan hak politiknya,” pungkas Zulhajar.