Senada Bawaslu, Wali Kota Nilai 15 Camat di Makassar Tidak Berkampanye

Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi, termasuk ahli, Bawaslu menyimpulkan 15 Camat se-Makassar tidak dapat dijerat dengan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu memuat larangan berkampanye melibatkan aparatur sipil negara.

Bawaslu menganggap aktivitas para Camat dalam video yang beredar di masyarakat tidak memenuhi unsur kampanye. Danny menyatakan hal senada.

“Memang dalam video tidak ditemukan unsur-unsur yang menandakan bahwa para Camat itu memilih menyuruh memilih seseorang,” ucap Danny.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sulsel merekomendasikan kelanjutan kasus kepada Komisi ASN. Sebab meski tidak memenuhi unsur pelanggaran kampanye, para Camat diduga kuat melanggar peraturan lainnya.

Aturan yang dimaksud adalah azas netralitas yang mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. KASN akan melakukan rangkaian prosedur tahap pemeriksaan terkait dugaan tersebut.

Danny akan menantikan kelanjutan kasus para Camat di KASN. Sebelumnya dia secara pribadi telah menyatakan akan ‘pasang badan’ dengan menyiapkan pengaca pendamping.

“Begitu saja. Jadi kita tunggu rekomendasi KASN saja seperti apa,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Penyidik Gakkumdu Bawaslu Sulsel Iptu Sirajuddin menerangkan bahwa pihaknya berfokus mengungkap unsur kampanye dalam video yang beredar. Itu sesuai dengan laporan soal pelanggaran Pidana Pemilu. Sedangkan keaslian video tidak ditelusuri karena di luar konteks pemeriksaan.

“Kami menelusuri isi video, apakah ada isi kampanye atau tidak. Terkait keasliannya kami tidak terlalu mendalam. Makanya direkomendasikan kepada Komisi ASN,” ucapnya.