Sekdes Tersangka Asusila, Polda Sulsel Tidak Pakai Restorative Justice

Kompol Sudomo juga menekankan bahwa tersangka sekdes MS sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). MS ditahan di ruang tahanan Polda Sulsel di Makassar.

"Jadi kita pastikan kita langsung melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut di Rutan Mapolda. Kita jerat dia pasal 45 ayat 1 juncto pasal 27 ayat 1 karena mendistribusikan dokumen (foto) kesusilaan," katanya.

Selain menjerat tersangka MS dengan pasal ITE, Sudomo juga menjelaskan bahwa penyidik tengah mempertimbangkan penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mengingat, korban berstatus anak atau di bawah usia 17 tahun.

"Jika korban adalah anak dibawah umur maka kami juga sementara membahas UU Perlindungan Anak. Jika seperti itu maka kami akan komunikasikan dengan jaksa," Sudomo menerangkan.

Penyidik juga disebut telah mengirim embusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke beberapa pihak terkait, salah satunya seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati). "Jadi SPDP itu ditembuskan ke masing-masing, pelapor, kemudian terlapor dan ke kejaksaan itu sudah diberikan. Kan batas maksimalnya tujuh hari kalau belum diberi maka bisa dilakukan upaya hukum pra (peradilan)," lanjutnya.

Sebelumnya Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Makassar Abdul Gafur meminta Kapolda Sulsel untuk merilis kasus ini. Kapolda juga diharapkan mengarahakan penyidik agar tidak melakukan restorative justice dalam kasus ini karena akan timbul persepsi tidak ada tempat aman bagi anak.

"Tentu jika polisi pakai restorative justice maka memberi kemudahan juga bagi pelaku pelecehan seksual, dan akan menjadi preseden buruk bagi perlindungan perempuan dan anak di wilayah Sulawesi Selatan," kata Abdul Gafur.

Tim PBH Peradi Makassar menduga korban yang mengalami tindakan asusila oleh MS itu bukan cuma satu. Mengingat, tersangka ini pernah tercatat sebagai salah satu tenaga pengajar atau guru honorer di sekolah korban.

"Pelecehan ini dilakukan pada saat tersangka menjadi guru honorer dan menjadi dominan terhadap anak didiknya, sehingga sangat memungkinkan masih banyak korban yang tidak berani untuk mengungkapkan," ungkap Gafur.