Sedih, Kasus Penelantaran Hewan Peliharaan di Makassar Masih Tinggi

Selvy menyebut, YSMM begitu banyak menangani kasus kekerasan terhadap hewan. Pada umumnya, hewan yang menjadi korban adalah anjing dan kucing. "Penelantaran hewan peliharaan banyak disebabkan oleh faktor ekonomi. Paling hanya sekitar 20 persen hewan-hewan yang berada di penampungan karena disiksa," ujarnya.

Selebihnya, kata Selvy, hewan-hewan tersebut ditelantarkan begitu saja. Menurut Selvy, masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa dalam menanggulangi konflik dengan satwa domestik maupun liar tidak bisa lagi dengan cara-cara yang dapat menyakiti atau melukai hewan tersebut.

Para pemilik sangat sering menelantarkan hewan peliharaan karena tidak lagi mampu memberi makanan. "Kemudian perceraian dan komplain dari tetangga membuat para pemelihara hewan membuang peliharaannya," kata Selvy.

Berdasarkan pengalaman YSSM menangani kasus penelantaran hewan, para pemilik yang menelantarkan hewan juga mengaku ada persoalan kenyamanan. "Anjing biasanya dikomplain karena berisik, sementara kucing sering dikomplain karena suka buang air sembarangan dan kadang-kadang ada yang mencuri makanan," ungkap Selvy.

Lahan kota yang juga semakin sempit menjadi penyebab tersendiri sehingga manusia semakin tidak bersahabat dengan hewan-hewan yang berkeliaran di lingkungan perkotaan. Akhirnya banyak orang yang tega menyiksa para hewan karena dianggap mengganggu atau mengancam. Menurut Selvy, perlu solusi untuk menuntaskan persoalan seperti ini.

"Edukasi perlu ada di tataran keluarga hingga diterapkan di dalam kurikulum sekolah. Kita lihat banyak anak-anak sering memasang karet di leher kucing, itu karena mereka tidak pernah diajarkan oleh orang tua bagaimana menyayangi makhluk hidup lain," jelas Selvy.

Lebih lanjut kata Selvy, penelantaran hewan adalah imbas dari konfik dengan manusia dan lingkungan atau habitat. Hewan peliharaan domestik seperti kucing dan anjing banyak yang terlantar di kawasan pemukiman warga maupun tempat umum yang sengaja dilepasliarkan. "Akhirnya mereka tidak mendapatkan kesejahteraannya tersendiri atau biasa disebut Animal Welfare," tegasnya.

Selvy merujuk dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di dalamnya, diatur semua yang berkaitan dengan keadaan fisik maupun mental hewan. Ukuran perilaku alami hewan perlu ditegakkan untuk melindungi dari perilaku manusia yang memanfaatkan hewan secara tidak layak.

Pemilik hewan berkewajiban memelihara dan menerapkan prinsip yang termaktub dalam Animal Welfare menurut World Organisation for Animal Health (OIE). Yakni, terbebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal serta bebas dari rasa stres dan tertekan. 

"Dalam kegiatan mengatasi konflik ini tetap harus mengedepankan kepentingan dan keselamatan manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan hewan. Pemerintah atau pihak berwenang harus memberikan dukungan dengan mengajarkan serta melatih masyarakat dalam menanggulangi konflik," ucap Selvy.