SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, Munafri: Tunggu Regulasi Pusat

Munafri menjelaskan sekolah swasta memiliki struktur dan sumber pembiayaan berbeda dibanding sekolah negeri. Operasional sekolah swasta umumnya bergantung pada iuran dari peserta didik karena dikelola oleh pihak non-pemerintah.

Dia menyebut keterlibatan sekolah swasta dalam kebijakan pendidikan gratis membutuhkan kejelasan soal mekanisme pendanaan dan pengawasan. Tanpa regulasi teknis, pemerintah daerah sulit menjalankan kebijakan tersebut secara utuh.

"Karena kan ada sekolah yang dibangun, swasta ini kan menerima bayaran seperti apa, operasional sehingga seperti apa bentuknya kita bisa melihat. Intinya menunggu arahan pusat," katanya.

Sementara itu, Pemkot Makassar tengah menghadapi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Berdasarkan estimasi pada penerimaan peserta didik baru (SPMB) 2025, lebih dari 8.000 lulusan SD diprediksi tidak akan tertampung di SMP negeri karena keterbatasan rombongan belajar dan fasilitas.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kota mempertimbangkan kerja sama dengan sekolah swasta. Opsi ini dipilih sebagai alternatif penampungan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Kalau mereka tidak tertampung di SMP negeri, maka solusinya adalah mengarahkan ke SMP swasta. Kita akan atur mekanisme ini secara teknis agar tidak ada anak yang tertinggal,” kata Munafri.

Meski begitu, Munafri menyatakan opsi penambahan sekolah negeri atau rombongan belajar tetap terbuka. Namun, menurutnya, setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta.

“Jika diperlukan penambahan sekolah negeri, maka kita harus hitung secara detail. Termasuk dampaknya terhadap eksistensi sekolah swasta. Semua aspek harus dipertimbangkan dengan matang,” katanya.