Satu Anggota DPRD Terpilih di Sulsel Terancam Tidak Dilantik

Ketua KPU Sulsel Misna M Attas sebelumnya menjelaskan bahwa anggota Dewan yang terpilih akan dilantik jika memenuhi persyaratan tentang  LHKPN. Masing-masing harus melaporkan  kepada KPU tanda terima LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), paling lambat tujuh hari setelah penetapan.

Dokumen LHKPN turut disertakan KPU dalam SK penetapan yang dikirim kepada Kemendagri. Bagi yang tidak memenuhi dokumen itu, terancam tidak akan tercantum dalam SK pelantikan atau tidak dilantik.

"Konsekuensi bagi yang tidak melaporkan tanda terima LHKPN adalah, kami tidak mengikutkan dalam usulan surat keterangan (SK) pelantikan yang diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah provinsi," Misna menjelaskan.

Mengenai laporan harta kekayaan tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan DPR dan DPRD. Pada Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaaan kepada instansi berwenang, dalam hal ini KPK.

Pada ayat (2) calon terpilih wajib melaporkan tanda terima pelaporan harta kekayaan kepada KPU, maksimal tujuh hari setelah KPU menetapkan calon terpilih DPRD.

Sedangkan di ayat (3) dijelaskan bahwa jika calon terpilih tidak melaporkan harta kekayaan, KPU tidak mencantumkannya dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur.

Sekretariat DPRD Sulsel berencana melantik 85 anggota Dewan terpilih periode 2019-2024, pada 24 September mendatang. Namun belum dijelaskan secara rinci bagaimana nasib anggota Dewan terpilih yang tidak taat laporan harta kekayaan.

IDN Times berusaha menghubungi Taqwa Muller, namun belum direspons. Namun sebelumnya Liaison Officer (LO) Partai Golkar untuk KPU Sulsel Nasruddin Upel menyatakan sudah meminta caleg terkait untuk melengkapi persyaratan untuk pelantikan.

"Kita akan meminta secara cepat untuk dilengkapi kekurangan yang dimaksud,” ujar kata Upel usai rapat pleno KPU Sulsel (13/8) lalu.