Satpol PP Segel Gedung PWI Sulsel

Kepala Satpol PP Sulsel, Mujiono mengaku, sudah melayangkan surat pemberitahuan sebelum dilakukan penyegelan gedung PWI yang merupakan aset Pemerintah Sulsel.

"Sebelum kita lakukan penertiban ini kan kita melayangkan surat pemberitahuan tiga kali ke pihak PWI. Makanya tadi pagi kita langsung turun," ungkap Mujiono.

Kepada IDN Times Sulsel, lanjut Mujiono, penertiban gedung PWI berjalan lancar dan tidak ada perlawan. Sehingga pemasangan papan penyegelan bisa dilakukan Satpol.

"Tidak ada perlawanan, semua lancar tadi pagi. Saya kira jelas untuk ini, intinya tidak ada lagi aktivitas disana," lanjut Mujiono.

Peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menyebutkan, pihak PWI Sulsel pernah layangkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar sekitar tahun 2017.

Saat itu PWI menggugat dengan tiga objek sengketa, yaitu objek sengketa (1) gedung utama yang ditempati, objek sengketa (2) wisma, dan objek sengketa (3) masjid. 

"Akan tetapi putusan pengadilan hanya menyatakan objek sengketa dua dan tiga adalah milik pihak PWI, tapi hanya berupa bangunan tidak termasuk tanahnya, karena tanah itu milik pemprov," kata Anggareksa.

Peneliti ACC terus menyoroti soal adanya dugaan komersialisasi yang dilakukan PWI. Walaupun perkara dugaan komersialisasi ini sudah diputus dan PWI tidak bersalah.

"Memang bangunan dan tanah tersebut milik Pemprov Sulsel yang telah dikuatkan berdasarkan putusan pengadilan, oleh karena itu PWI tidak berhak untuk melakukan komersialisasi atas tanah dan bangunan tersebut" jelas Anggareksa.

"Makanya kita juga sorot pihak pemerintah terkait kinerjanya, seharusnya ia bertindak karena PWI itu hanya mendapat izin untuk pakai gedung untuk keperluan organisasi, bukan untuk menyewakan," tambahnya.

ACC juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Sulsel, dengan cara melakukan penyegelan kepada aset tanah yang berdiri diatasnya bangunan PWI.

"Kami juga apresiasi atas langkah ini, tapi seharusnya penyegelan ini sudah dilakukan sejak lama agar aset pemerintah provinsi ini tidak disalahgunakan seperti memberi sewa ke pihak lain," tutup Anggareksa.