Sampai Pelantikan Presiden, Polisi Larang Demonstrasi di Sulsel

15 Okt 2019, 12:12 WIB

IDN Times/Aan Pranata

Makassar, IDN Times - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Mas Guntur Laupe mengeluarkan diskresi jelang pelantikan presiden dan wakil presiden, pada 20 Oktober 2019. Hingga pelantikan, dia melarang aktivitas demonstrasi atau unjuk rasa di seluruh wilayah Sulsel.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani mengatakan, larangan berdemonstrasi berlaku lima hari, sejak Rabu (16/10). Semua kegiatan demonstrasi yang digelar pada masa tersebut dianggap ilegal.

"Diskresi kepolisian itu diambil dalam rangka menciptakan suasana aman dan kondusif pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden," kata Dicky di Makassar, Selasa (15/10).

1. Polisi tidak akan menanggapi pemberitahuan soal rencana demonstrasi

IDN Times/Aan Pranata

Kabid Humas Polda mengatakan, polisi bertanggung jawab menjaga situasi di Sulsel tetap aman, nyaman, dan kondusif. Meski, secara geografis kegiatan pelantikan digelar di Jakarta yang berjarak ribuan kilometer dari Sulsel.

Kapolda, kata Kabid Humas, menegaskan tidak akan meladeni siapa pun yang akan mengajukan izin berdemonstrasi. Termasuk jika ada yang mengajukan surat pemberitahuan tentang rencana penyampaian aspirasi, polisi tidak akan mengeluarkan surat tanda penerimaan.

"Setelah tanggal 20 Oktober, aspirasi boleh disampaikan kembali. Jadi diskresi kepolisian ini dikeluarkan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia," ucap Kabid Humas.

2. Aksi unjuk rasa jelang pelantikan akan ditindak tegas

Ilustrasi demonstrasi (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Kabid Humas Dicky menegaskan bahwa berdasarkan diskresi Kapolda, semua aktivitas demonstrasi dan unjuk rasa jelang pelantikan presiden dianggap ilegal. Polisi akan menindak tegas siapa pun yang melanggar.

Menurut Dicky, polisi tidak mencabut hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hanya saja, untuk sementara dibatasi. "Mari kita saksikan pelantikan presiden dan wapres terpilih secara khidmat," katanya.

3. Polisi gelar patroli besar di Makassar

(Ilustrasi) IDN Times/Galih Persiana

Sebelumnya diberitakan, aparat gabungan dari Kepolisian dan TNI mempersiapkan patroli dalam skala besar di Kota Makassar, Sulsel, jelang pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kapolrestabes Makassar Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo menyatakan, patroli merupakan salah satu bentuk operasi untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli rencananya digelar setiap hari hingga hari pelantikan presiden.

Setiap harinya, ada kurang lebih 300 personel yang ikut patroli. Patroli dibagi dalam tiga tim, yang masing-masing berkekuatan seratus orang. Petugas patroli, sembari memantau kota, juga dikerahkan untuk operasi pencegahan tindak kejahatan atau preventif.

"Sasarannya penyakit masyarakat. Nanti di mana ada (orang) berkumpul, kita berhenti. Kita lakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan," kata Kapolrestabes.