Saingan KPU dan Parpol, Bawaslu Kesulitan Merekrut Pengawas Ad Hoc

Saiful menjelaskan, rekrutmen petugas pengawas ad hoc biasanya terkendala aturan persyaratan yang ditetapkan Bawaslu RI. Terdapat sejumlah syarat yang dianggap memberatkan bagi calon yang mendaftar.

Syaratnya, antara lain, berusia minimal 25 tahun, tidak pernah dua kali menjadi petugas penyelenggara pemilu, dan non partisan. Lalu ada syarat menyertakan keterangan bebas narkoba.

“Keterangan bebas narkoba ini biayanya mahal. Apalagi syarat non partisan, kami cukup kesulitan. Inilah plus minus yang terjadi,” ucapnya.

Selain terkendala persyaratan, Bawaslu juga tidak bisa maksimal merekrut petugas pengawas yang berkualitas. Sebab biasanya, proses rekrutmen di Bawaslu digelar bersamaan dengan rekrutmen petugas ad hoc di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tak hanya itu, di saat yang sama partai politik juga sering kali dalam posisi yang sama. Yakni merekrut tenaga saksi untuk wilayah tugas yang sama.

“Dulu kita rasakan. Bayangkan berapa banyak, karena parpol juga merekrut, dikali berapa parpol, sampai ke tingkat TPS. Sementara kami merekrut pengawas TPS, KPPU juga merekrut KPPS,” kata Saiful.

Jelang pilkada 2020, jajaran Bawaslu di Sulsel sudah mulai merekrut petugas pengawas kecamatan. Proses seleksi dimulai pada November, dan ditargetkan rampung pada Desember 2019. Saiful mengatakan, rekrutmen panwascam kali ini lebih cepat dibandingkan pada pemilihan umum atau pilkada sebelumnya. 

Hanya saja, perekrutan pengawas untuk tingkat bawah, yakni TPS, belum bisa digelar. Bawaslu masih menunggu petunjuk dari pusat.

“Biasanya perekrutan PTPS satu bulan sebelum pemilihan. Tapi sampai sekarang belum ada petunjuk,” ujarnya.