Saat Kasir Toko di Makassar Nyaleg, Siap Perjuangkan Hak Buruh

Nurunnisa, perempuan kelahiran Makassar 1 Oktober 1993 ini mengaku tidak paham soal politik praktis. Tapi karena dorongan partai dan dukungan keluarga, dia pun membulatkan tekad untuk mencalonkan diri.

"Saya baru kader tahun kemarin, saya akui tidak paham politik, saya karyawan toko. Tapi karena visi misi di partai buruh itu memperjuangkan hak-hak kita kaum buruh makanya saya maju," terang Nurunnisa.

"Kalau dari keluarga, insya allah semua mendukung. Karena awalnya sebelum maju saya tanya ke keluarga, dan keluarga rata-rata kaum buruh dan kelas pekerja, jadi mereka siap dukung," sambungnya.

Terkait budget atau uang yang dipersiapkan untuk keperluan perangkat kampanye, Nurunnisa mengaku tidak banyak uang yang harus dia keluarkan. Termasuk untuk membayar upah timmya, hingga membuat baliho atau poster.

"Seadanya saja, kalau ada pemasukan disimpan untuk nanti cetak spanduk-spanduk kecil. Ada foto tapi kita print sendiri pakai kertas biasa, kertas A4 terus dibagi dua untuk dibagikan ke keluarga dan tetangga dan nanti dimpel," ujarnya.

"Tahulah kekuatan budget-nya kita kaum pekerja, jadi itu kertas HVS yang diprint baru dibagi dua, setelah itu baru nanti dibagi dan ditempel di rumah-rumah. Dan kalau nominalnya alhamdulillah hingga saat ini untuk buat spanduk dan selebaran itu jutaan, untuk nominalnya saya kurang tau karena yang mengurus semua itu keluarga bukan saya pribadi," dia melanjutkan.

Nurunnisa mencalonkan diri untuk maju di DPRD Makassar dari daerah pemilihan 5 Makassar. Dapil itu mencakup tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate.

Soal strategi kampanye untuk meraup suara, Nurunnisa menyebutkan, strategi awal yang dilakukan ialah menyampaikan maksud dan tujuannya mencalonkan diri ke keluarga besar lalu ke tetangga dan kerabat terdekatnya.

"Kalau mau ditanya strategi lain untuk mendapatkan suara itu saya serahkan ke tim nanti kita jalan sama-sama, kita jalan silaturahmi, sosialisasi juga. Tim saya ini dari keluarga jadi jalan sama," jelasnya.

Menurut Nurunnisa, seorang perempuan lulusan SMK, praktik politik uang, atau yang dikenal sebagai money politic, adalah bentuk jual-beli suara yang seharusnya tidak diterima dalam konteks partisipasi politik. Baginya, sebuah partai seharusnya tidak melibatkan politik uang sebagai cara untuk mempengaruhi hasil suara dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 mendatang.

Nurunnisa juga mengungkapkan pengalaman pribadinya terkait politik uang. Ia mengaku bahwa ada kerabatnya yang mengajukan pertanyaan tentang berapa jumlah uang yang disiapkannya untuk kampanye dalam kontestasi Pemilu Legislatif tersebut.

"Saya tidak bisa menghindari kenyataan bahwa politik uang masih ada di sekitar kita. Saya pernah mengalami situasi yang membuat saya bertanya-tanya. Ketika saya mengumumkan niat saya untuk maju, seorang keluarga bertanya tentang jumlah uang yang saya siapkan. Saat itu, saya dengan tegas menanggapi pertanyaan tersebut," ujar Nurunnisa.

Ia melanjutkan, "Saya mengatakan bahwa jika seseorang butuh uang dari saya untuk membeli suara, maka saya bukan pilihan yang tepat. Saya maju dalam kontestasi ini dengan tujuan murni untuk memperjuangkan hak-hak kami, terutama hak-hak kaum buruh."

Bagi Nurunnisa, jika seseorang telah menerima uang sebagai imbalan dukungan politik, maka tidak seharusnya menyalahkan calon yang terpilih jika nantinya mereka tidak aktif dalam mengadvokasi aspirasi dan hak-hak masyarakat.

"Jika kita telah menjual suara kita kepada saya atau calon lainnya, maka kita tidak memiliki dasar untuk menuntut perwakilan kami setelah terpilih. Politik uang merusak prinsip dasar demokrasi, dan itulah mengapa saya secara pribadi menentang praktik ini," tambah Nurunnisa dengan tegas.