RT/RW Makassar Bakal Dampingi Warga Gunakan Fitur Aduan LONTARA+

12 Des 2025, 10:22 WIB

Logo aplikasi LONTARA+ milik Pemerintah Kota Makassar. (PlayStore)

Makassar, IDN Times - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menyiapkan edukasi bagi Ketua RT dan RW baru setelah pelantikan di akhir Desember 2025 nanti. Petugas akan turun ke kecamatan untuk menyosialisasikan fitur aduan aplikasi LONTARA+.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, menegaskan sosialisasi aplikasi LONTARA+ ini penting bagi warga. Karena itu, pihaknya mendorong RT/RW membantu warga yang belum terbiasa menggunakan aplikasi tersebut.

"Akhir Desember kita akan turun ke kecamatan untuk melakukan sosialisasi terhadap LONTARA+ khusus fitur aduan, sehingga Pak RT/ RW baru bisa paham dan bisa membantu masyarakatnya yang belum menikmati," kata Roem, Kamis (11/12/2025).

1. Permudah akses layanan warga soal aduan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, menjelaskan tentang aduan warga melalui aplikasi LONTARA+ di Balai Kota, Kamis (11/12/2025). (Dok. Pemkot Makassar)

LONTARA+ adalah aplikasi layanan online terintegrasi bagi warga Makassar. Aplikasi ini berfungsi sebagai super app Pemerintah Kota Makassar yang menggabungkan berbagai layanan publik digital dalam satu platform untuk mempermudah akses warga.

"Itu bisa membantu laporan-laporan terhadap infrastruktur dan layanan," kata Roem.

Beberapa fitur utama LONTARA+ mencakup Aduan Masyarakat, Aduan ke Inspektorat, Call Center 112, dan Info Telemedicine untuk laporan serta situasi darurat. Untuk layanan publik, aplikasi ini menyediakan fitur Perizinan, Info Bank Sampah, Info TPS3R, serta berbagai informasi publik seputar Kota Makassar.

2. Warga bisa laporkan pungli dan indikasi korupsi

Ilustrasi pungli. (IDN Times/Sukma Shakti)

Fitur Aduan ke Inspektorat di LONTARA+ berfungsi sebagai pengawasan internal yang terhubung langsung dengan Inspektorat. Fitur ini memungkinkan warga melaporkan pungutan liar atau indikasi korupsi dengan jaminan kerahasiaan.

"Jadi kalau ada yang menerima ada permintaan pungli atau hal-hal yang di luar ketentuan bisa dilaporkan, pengadunya tetap dilindungi sesuai aturan yang berlaku," kata Roem.

3. Sebanyak 2.106 aduan tercatat di aplikasi

Ilustrasi pelayanan publik. (IDN Times/Aditya Pratama)

Aplikasi LONTARA+ terus mencatat lonjakan aduan sejak diluncurkan 27 Juli 2025. Hingga 11 Desember 2025, tercatat 2.106 aduan masuk ke sistem, dengan 392 aduan hanya pada bulan Desember dan 16 aduan baru.

Dari sekian banyak laporan, lampu jalan menjadi jenis aduan terbanyak, mencapai 491 aduan. Disusul aduan terkait persampahan sebanyak 276 aduan dan drainase sebanyak 266 aduan.

"Ada tiga OPD yang mempunyai tugas berat selama proses aduan ini. Dinas Perhubungan untuk lampu jalan, DLH dan kecamatan untuk persampahan, serta Dinas PU untuk drainase dan jalan rusak, termasuk PDAM untuk beberapa layanan," kata Roem.