RPJMD 2025-2029 Makassar Disahkan, Ini Sejumlah Catatan dari DPRD 

Juru bicara Fraksi PKB, Basdir, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak bisa lagi mengabaikan persoalan mendasar yang terus berulang setiap tahun. Dia menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, tata kota, hingga tata kelola anggaran yang dinilai masih meninggalkan celah.

Salah satu catatan PKB adalah status lahan SD Pajjaiang yang hingga kini belum jelas. Basdir menilai masalah ini berpotensi mengganggu kepastian belajar-mengajar bagi ratusan siswa.

"Status lahan yang tidak jelas akan mengancam keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar. Ini harus segera dituntaskan," kata Basdir.

Di sektor kesehatan, Fraksi PKB meminta komitmen anggaran agar pembangunan Puskesmas di Ujung Pandang Baru segera tuntas dan dapat melayani masyarakat. Mereka juga menuntut program pengelolaan sampah gratis tidak berhenti pada slogan, tetapi diawasi ketat agar benar-benar dirasakan warga.

Isu banjir juga masuk daftar sorotan. PKB mendesak normalisasi sungai, kanal, hingga drainase yang masih banyak tersumbat. Ruang terbuka hijau (RTH) juga dinilai masih jauh dari ideal. Basdir menyebutkan Makassar baru memiliki sekitar 11 persen RTH dari total luas wilayah kota.

"Kami mendorong optimalisasi pemanfaatan fasum-fasos, termasuk penyediaan anggaran khusus untuk perawatan RTH," katanya.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, Udin Saputra Malik memberi catatan tegas. Menurutnya, RPJMD hanya akan jadi formalitas bila tidak dibarengi penataan tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi.

"RPJMD harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang berkualitas. Penempatan pejabat strategis OPD harus didasarkan pada kompetensi agar implementasi berjalan efektif," kata Udin. 

Fraksi PDIP juga meminta perhatian serius pada isu banjir, pengelolaan TPA Tamangapa, hingga layanan publik yang dinilai belum merata di beberapa kecamatan. 

Mereka juga mendesak kebijakan pembebasan iuran sampah bagi warga terdampak TPA, serta percepatan penyelesaian fasilitas publik seperti RS Batua, Ujung Pandang Baru, dan sekolah-sekolah di pinggiran kota.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga melayangkan catatannya. Melalui juru bicaranya, Andi Hadi Ibrahim Baso, Fraksi PKS menyoroti potensi kebocoran pendapatan daerah yang selama ini dinilai masih luput dari pengawasan serius.

Sektor parkir menjadi sorotan pertama. Menurut PKS, potensi pendapatan parkir di Makassar sangat besar, namun realisasi yang diterima daerah justru tak sebanding. Berdasarkan perhitungan sederhana, potensi parkir di Makassar bisa mencapai Rp766 miliar per tahun, dengan asumsi setiap kendaraan membayar retribusi Rp1.000 per hari.

"Tapi realisasi yang masuk sebagai dividen ke kas daerah hanya sekitar Rp11 miliar. Ini bahkan tak sampai dua persen dari potensi aktual," kata Hadi saat membacakan pandangan akhir. 

PKS menilai rendahnya setoran dividen ini sebagai tanda lemahnya pengelolaan dan pengawasan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi ini mendesak Wali Kota Makassar mengevaluasi secara mendalam dan memastikan jajaran direksi baru PD Parkir bekerja maksimal untuk menutup kebocoran yang sudah menahun.

"Kami mendesak Wali Kota Makassar memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Kami percaya jajaran direksi baru PD Parkir mampu bekerja maksimal untuk membalikkan kondisi," katanya.