Riset Dampak Tambang Pasir Kodingareng Jawab Tantangan Nurdin Abdullah

Amin menjelaskan, perempuan Pulau Kodingareng telah berulang kali menggelar aksi demonstrasi untuk menemui Gubernur Nurdin Abdullah. Para istri nelayan itu ingin menyampaikan agar gubernur berkunjung ke Kodingareng dan melihat langsung kondisi nelayan di sana yang kesulitan bertahan hidup akibat aktivitas penambangan pasir laut.

Mereka pun mendesak, agar gubernur mencabut izin pertambangan yang telah beroperasi di wilayah tangkap nelayan sejak 12 Ferbruari 2020, sebelum dihentikan sementara pada 25 Oktober 2020. “Dari situlah kemudian KSS merapatkan barisan untuk mendiskusikan agar melahirkan kajian,” ungkap Amin.

Bahkan kata Amin, setelah kajian rampung September 2020, gubernur kala itu masih menolak untuk bertemu dengan nelayan dan koalisi.

“Akhinya dari situ kita kembangkan kembali, kita mutakhirkan semua data-datanya kemudian barulah kita umumkan ke publik agar semua bisa mengetahui dengan jelas yang terjadi selama ini,” tegas Amin.

Amin menerangkan, Koalisi Selamatkan Spermonde sangat menyayangkan di saat hasil riset diumumkan ke publik, pejabat tertinggi daerah Sulsel itu justru telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kita sayangkan saja riset ini di-launching tanpa kehadiran gubernur (NA) di Sulsel. Mudah-mudahan hasil riset ini juga bisa dibaca pak gubernur di mana pun berada,” ungkap Amin.

Melalui riset ini, Amin dan kelompok koalisi ingin menyampaikan bukti kerusakan lingkungan yang terjadi di laut akibat tambang pasir yang berdampak pada kehidupan masyarakat nelayan.

“Esensialitas laut, terumbu karang itu perlu kita sampaikan kepada gubernur untuk tidak diganggu, tidak dirusak,” tegas Amin.

Amin sebelumnya mengungkapkan, riset dilaksanakan sejak Agustus hingga Desember 2020. “Itu adalah masa kelam yang tidak terlupakan oleh masyarakat Pulau Kodingareng. Ribuan nelayan dan perempuan harus menghadapi kegiatan tambang pasir laut untuk menyuplai material reklamasi proyek nasional MNP (Makassar New Port),” kata Amin.

Amin menjelaskan, nelayan yang biasanya mendapatkan hasil tangkapan ratusan ribu per harinya, kini merosot. “Bahkan hingga saat ini karena krisis keuangan, ada keluarga nelayan yang tidak mampu membeli kebutuhan pokok,” ungkap Amin.

Koalisi mencatat, selama kurang lebih 257 hari, sejak kapal penambang beraktivitas di perairan Spermonde, total kerugian 1043 nelayan Kodingareng mencapai Rp80,4 miliar. Rinciannya, nelayan pancing Rp200.000 per hari, nelayan panah Rp350.000 per hari, nelayan jaring Rp1.400.000 per hari dan nelayan bagan sebesar Rp2.000.000 per hari.

Menurut Amin, angka itu sangat luar biasa besarnya apabila dibandingkan dengan upaya ganti rugi yang selama ini ditawarkan pihak penambang. “Itu baru kita hitung sejak kapal beroperasi sampai dihentikan sementara. Kita belum hitung dari kapal dihentikan sampai sekarang ini,” ungkap Amin.

Selain pendapatan menurun akibat rusaknya wilayah tangkap ikan, sebagian besar masyarakat pulau ketakutan atas ancaman kriminalisasi dari aparat kepolisian. “Bukan hanya itu, perempuan juga mengalami kesulitan untuk akses pangan. Mereka harus utang sana sini untuk menutupi kebutuhan,” jelas Amin.

Amin menjelaskan, tambang pasir di perairan Spermonde, khususnya perairan Sangkarrang, telah menyebabkan perubahan yang signifikan di dasar laut sehingga pola arus dan gelombang menjadi lebih besar. Dampak abrasi pun timbul dan mengikis sebagian besar bibir pantai.

Selain itu, terjadi peningkatan sedimen, merusak ekosistem terumbu karang sehingga menurunkan populasi ikan di sekitar perairan Spermonde. “Terutama di wilayah Copong menurun drastis. Padahal itu merupakan zona tangkap utama bagi ribuan nelayan, tidak hanya yang di Pulau Kodingareng, tetapi juga nelayan di pulau-pulau kecil lainnya,” jelas Amin.

Meski aktivitas penambangan pasir laut telah berhenti, namun nelayan masih kesulitan untuk melaut. Apalagi, hasil tangkapan mereka juga belum kembali normal seperti sebelum adanya penambangan. Hal tersebut diungkapkan Aswin, salah satu dari seribuan nelayan Pulau Kodingareng yang selama ini berjuang menolak penghentian tambang pasir. 

“Sekarang kondisi di Copong sudah berubah sejak kapal tambang masuk (beroperasi). Wilayah tangkapan ikan sekitar Copong selalu keruh seperti air cucian beras. Kabur, kami susah melihat. Kami susah dapatkan hasil tangkapan seperti dulu,” ungkap nelayan panah ini dalam pertemuan yang sama. 

Jumiati, perwakilan kelompok perjuangan perempuan Kodingareng menambahkan, dampak lain yang dirasakan selama ini adalah renggangnya silaturahmi sosial dengan tetangga hingga internal keluarga. “Biasanya kita harus utang ke tetangga, karena hasil tangkapan sudah tidak ada. Belum lagi bertengkar biasa untuk beli bensin kapal (perahu) sama uang jajan anak-anak,” imbuhnya.

Jumiati adalah satu dari 2.251 perempuan Kodingareng yang merasakan dampak langsung akibat penambangan pasir laut. Dia menegaskan, sampai kapan pun tidak akan pernah berhenti berjuang menolak aktivitas penambangan pasir laut hingga izinnya betul-betul dicabut oleh Pemprov Sulsel.