Makassar, IDN Times - Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu ramai diperbincangkan karena merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan tambang nikel PT Vale Indonesia.
Informasi itu dibenarkan Hubungan Masyarakat Unhas, Ishaq Rahman. Namun dia menyampaikan bahwa Dwia bukan baru-baru ini diangkat jadi komisaris.
"Ibu Rektor dipercaya sebagai Komisaris Independen PT Vale sejak September 2020," kata Ishaq lewat pesan singkat kepada jurnalis, Rabu (30/6/2021).
Ishaq menyebut penetapan Prof Dwiasebagai komisaris perusahaan tidak bertentangan dengan regulasi, terutama statuta Unhas. Meski, dia mengakui Statuta Unhas mengatur larangan rangkap jabatan.
Larangan rangkap jabatan, kata Ishaq, berlaku untuk organisasi lain di lingkungan Unhas, badan hukum pendidikan dan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berikutnya, badan usaha di dalam maupun di luar Unhas hingga, institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unhas.
"Perlu interpretasi dalam memahami aturan. Definisi 'rangkap jabatan' itu harusnya dioperasionalisasikan dengan cermat. Apakah komisaris termasuk dalam kategori jabatan yang disebutkan di situ?," kata Ishaq.
Ishaq menerangkan, komisaris bertugas dalam fungsi pengawasan, bukan eksekutif. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, jabatan pengawasan dibolehkan
"Lagi pula Unhas sebagai PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) tentu ada peran Majelis Wali Amanah (MWA). Dan rektor sebagai ASN ada peran Kementrian, baik Mendikbud maupun Menpan RB," katanya.
Ishaq kemudian menekankan bahwa posisi Prof Dwia tidak bisa dikaitkan dengan persoalan Rektor Universitas Indonesia, Prof Ari Kuncoro yang menjabat sebagai Wakil Komisaris BRI. Menurutnya, ada perbedaan antara BRI dengan PT Vale Indonesia yang perusahaan swasta.
"UI itu kan beliau (Prof Ari) sebagai komisaris di BUMN, sementara ini (Prof Dwia) kan betul-betul (perusahaan) swasta murni. Meski ada sahamnya pemerintah, tapi kan ini private," dia menambahkan.
Ketua Ombudsman RI Sulsel Subhan Djoer menyatakan bakal menelusuri persoalan rangkap jabatan Rektor Unhas, untuk memastikan apakah melanggarn aturan atau tidak. Namun, menurut dia, Selama perusahaan itu tidak berhubungan dengan BUMN dan BUMD, maka dibolehkan.
"Tapi kan kita akan kaji ulang apakah memang melanggar statuta, Kemendikbub, Kemenkeu dan regulasi lainnya," ungkap Subhan.
Di sisi lain, lanjut Subhan, pihaknya belum bisa berbuat banyak bila tidak ada masyarakat yang melapor karena merasa dirugikan dengan persoalan yang ada di Unhas.
"Kalau ada yang lapor barulah kita bisa memanggil dan memeriksa," katanya.