Realisasi Naik, Pemkot Makassar Bidik Rp2,3 Triliun PAD pada 2026

Munafri menjelaskan bahwa pajak berkontribusi langsung terhadap berbagai layanan yang dinikmati masyarakat sehari-hari. Munafri juga menyebut gelaran apresiasi tersebut bukan bentuk seremoni belaka, melainkan cara pemerintah memperlihatkan komitmen dan kewajiban yang dijalankan bersama.

"Dari pajak inilah para pegawai Pemkot dibayarkan. Pajak juga membangun sekolah-sekolah, sarana kesehatan, infrastruktur olahraga, dan banyak fasilitas lainnya," katanya.

Munafri kembali menekankan dorongan Pemkot Makassar untuk memperkuat pendapatan asli daerah. Dia menggambarkan langkah itu sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan kota yang terus berkembang setiap tahun.

"Jika pendapatan maksimal, pembangunan juga maksimal. Begitupula sebaliknya. Ini adalah siklus yang harus kita jalankan, karena pendapatan adalah kunci dari seluruh proses pembangunan di kota ini," jelasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Makassar, Andi Asminullah, menggambarkan capaian PAD 2025 sebagai bagian dari tren penerimaan yang terus menguat. Dia merinci bahwa hingga 9 Desember 2025, total PAD sudah berada di angka Rp1,8 triliun, naik dari Rp1,6 triliun pada tahun sebelumnya.

"Peningkatan ini menjadi indikator positif efektivitas pengelolaan pendapatan kita sepanjang tahun berjalan," katanya.

Untuk tahun anggaran 2026, Pemkot Makassar menetapkan proyeksi penerimaan PAD sebesar Rp2,3 triliun. Target itu dinilai realistis karena didukung oleh tren kepatuhan wajib pajak yang terus menguat serta pengelolaan pajak daerah yang semakin efisien.

Menurut Asminullah, kenaikan penerimaan bukan hanya capaian teknis, tetapi mencerminkan menguatnya kepatuhan wajib pajak. Dia menegaskan tujuan pemerintah kota adalah menjaga stabilitas fiskal melalui kolaborasi dengan masyarakat. 

Dia menegaskan pihaknya akan memperbaiki kualitas layanan dan memperluas inovasi dalam pengelolaan pajak. Langkah tersebut digambarkan sebagai upaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang menjadi fondasi pembangunan Kota Makassar.

"Karena kepatuhan wajib pajak merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah," jelasnya.