Realisasi belanja APBD Sulsel baru mencapai 56,15% hingga Oktober 2025
Keterlambatan penyerapan anggaran disebabkan oleh kebijakan nasional yang mengurangi belanja daerah
Kas Pemprov Sulsel masih mengendap di bank sebesar Rp1,28 triliun hingga September 2025
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih mencatat realisasi belanja APBD sebesar 56,15 persen hingga Oktober 2025. Angka ini berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada 20 Oktober lalu.
Sementara itu, realisasi pendapatan Sulsel tercatat mencapai 70,39 persen. Dari grafik pemantauan Kemendagri, posisi Sulsel masih berada di zona hijau, meski mendekati batas zona merah.
Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menjelaskan keterlambatan penyerapan anggaran terjadi karena faktor kebijakan nasional. Di awal tahun, pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengatur pengurangan belanja daerah serta penarikan sebagian dana ke pusat.
"Jangan menyalahkan daerah juga. Pertama, kita terlambat mulai kegiatan karena di awal tahun langsung ada keluar impres nomor 1. Pengurangan belanja ditarik sebagian uang ke pusa," kata Jufri Rahman.
Jufri menjelaskan penyesuaian kebijakan tersebut membuat pemerintah daerah harus mengubah peraturan kepala daerah yang sebelumnya telah menetapkan Perda APBD dan Pergub penjabaran anggaran. Proses revisi itu memakan waktu sehingga sejumlah kegiatan baru dimulai di pertengahan tahun.
"Ini bukan keadaan yang normal. Jadi jangan juga melihatnya ini seperti kesuksesan. Tidak, ini sesuatu yang sejak awal sudah terjadi perlambatan," kata Jufri.
Untuk perbandingan, dari data Kemendagri, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan realisasi belanja tertinggi, mencapai 73,34 persen hingga Oktober 2025. Sementara untuk pendapatan, posisi tertinggi ditempati Provinsi Maluku Utara dengan 83,84 persen, diikuti Kalimantan Selatan sebesar 79,34 persen dan DI Yogyakarta 79,33 persen.
Di sisi lain, ada simpanan sejumlah daerah yang memiliki dana mengendap di bank. Kas Pemprov Sulsel di perbankan hingga September 2025 tercatat Rp1,28 triliun. Angka ini menunjukkan masih adanya dana yang belum terserap sepenuhnya dalam kegiatan belanja pemerintah.
"Karena itu butuh proses. Tentu kegiatannya terlambat dimulai, sehingga pasti pengurangnya realisasi juga terlambat. Jadi seperti itu," kata Jufri.