Ratusan Tahanan di Makassar Disidang Online, Hakim & Jaksa Beda Tempat

Sulistyadi mengatakan, sidang online merupakan kesepakatan bersama antara jajaran aparat penegak hukum (APH). Baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Bapas di Kejaksaan Negeri.

Kesepakatan juga merujuk dalam surat edaran Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH.PK.01.01.01-03 tentang Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lapas dan Rutan.

Selama proses persidangan, kata Sulistyadi, para hakim, jaksa penuntut umum (JPU) dan terdakwa, berada di tiga tempat berbeda. "Sidang online ini menggunakan aplikasi Zoom, di mana hakim berada di ruang sidang pengadilan, kemudian JPU di aula Kejaksaan Negeri sedangkan terdakwa tetap berada di Rutan," ujar Sulistyadi.

Sulistyadi mengatakan bahwa sidang online seperti ini akan terus berlanjut hingga situasi kembali kondusif. Sejauh ini, terang Sulistyadi, belum ditentukan batasan waktu hingga kapan metode sidang online akan berakhir.

"Selama situasi masih berstatus siaga, pencegahan akan terus kita lakukan. Kalau situasi sudah kondusif maka persidangan tentu akan kembali normal sebagaimana biasanya," terang Sulistyadi.

Dalam keterangan yang sama, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Darman Syah menyampaikan, bahwa sidang online ini merupakan hal perdana digelar sejak situasi pandemi berlangsung. Menurutnya, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang perdana ini.

"Alhamdulillah sejauh ini lancar dan kondusif. Meski dalam pelaksanaan sidang tadi terdapat hal yang perlu dievaluasi seperti konektivitas jaringan yang kadang membuat komunikasi menjadi terganggu," ungkap Darman.

Sidang perdana yang digelar secara online tersebut diikuti oleh warga binaan. Rinciannya disebutkan Darman, 95 orang tahanan untuk Pengadilan Negeri Makassar dan 12 tahanan Pengadilan Negeri Gowa.

Rutan Kelas 1 Makassar sebelumnya menerapkan kebijakan untuk tidak menerima penambahan tahanan titipan. Bagi tahanan baru yang rencananya bakal dititipkan di rutan, diharuskan bertahan sementara ditangan penyidik intitusi masing-masing.

Kebijakan peniadaan tahahanan titipan diberlakukan, sebagai upaya untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19) masuk ke dalam rutan. "Intinya dilakukan penundaan penerimaan titipan tahanan baru," kata Sulistyadi kepada IDN Times, Jumat (27/3) lalu.

Kebijakan diterapkan merujuk dari surat edaran Kemenkumham tentang pencegahan penularan wabah virus di lingkungan rutan. Penularan Covid-19, menjadi perhatian utama, sehingga kebijakan itu terbit dan diberlakukan.

Proses interaksi tahanan baru dengan tahanan rutan yang lama, dikhawatirkan berpotensi penularan virus. Interaksi dengan orang luar, dianggap dapat membuka ruang virus-virus baru menjalar ke rutan. Terlebih kapasitas rutan yang dianggap cukup padat.

Saat ini disebutkan Sulistyadi, jumlah tahanan mencapai 1772 orang. Sementara narapidana berjumlah 704 orang. Jumlah itu dianggap sangat melebihi kapasitas penampungan rutan yang hanya mencapai seribuan orang.