Ratusan Penyintas Likuefaksi Petobo Palu Unjuk Rasa di DPRD Sulteng

Ista menyebut para korban likuefaksi menolak untuk direlokasi ke wilayah Tondo sebagai salah satu pusat huntap Kota Palu.

“Bahkan sejak awal-awal pascabencana 28 September 2018 masyarakat Petobo sudah mengambil keputusan untuk tidak mau direlokasi ke manapun,” Ista mengungkapkan.

Menurutnya, masyarakat Petobo meminta agar surat keputusan atau SK huntap segera direvisi, sebab tidak menyantumkan Petobo atas sebagai wilayah huntap untuk warga terdampak bencana.

"Karena itu adalah tanah leluhur yang harus kami tinggali dan kami jaga,” lanjut wanita yang juga kehilangan tempat tinggalnya di Petobo itu.

Selain itu, warga Petobo, kata Ista, meminta transparansi penggunaan anggaran bantuan bencana dari Bank Dunia untuk pembangunan dan perbaikan pascabencana di Sulawesi Tengah. 

“Mengenai dana-dana asing yang hadir ini sudah ke mana semua? Karena sampai dengan hari ini, sampai huntara sudah rusak-rusak, bahkan masih ada yang di jalan SMP 21 (Palu) itu masih tinggal di tenda pengungsian, masih tinggal di tenda. Tidak ada kejelasannya kemana semua (dana tersebut),” tegas Ista saat diwawancarai IDN Times usai unjuk rasa.

Dirinya meminta hal tersebut dilakukan secara akuntabilitas yang melibatkan masyarakat dan transparan.

Lebih jau Ista mengatakan, masih banyak masyarakat Petobo yang belum memperoleh bantuan yang jaminan hidup (jadup) yang telah dialokasikan oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, realisasi penyaluran jadup itu masih 30% dari 4.000 jiwa warga Petobo yang masih selamat dari likuefaksi.

“Saya sendiri pun satu keluarga belum terima. Bahkan santunan uang duka juga demikian, belum ada,” pungkasnya.

Ista mengatakan, jika permintaan masyarakat Petobo untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan legislator Sulteng tidak dipenuhi, maka mereka akan melakukan aksi tidur di jalan raya depan kantor DPRD setempat.