Ratusan Orang Kepung DPRD Sulsel di Makassar, Demo Tolak Omnibus Law

Dari sejumlah kelompok demonstran, beberapa di antaranya menamkan diri sebagai Santri Makassar. Selain membentangkan spanduk dan sejumlah pataka tanda penolakan, mereka juga membagikan selebaran berisi poin tuntutan dan alasan kenapa santri menolak Omnibus Law.

Dalam selebaran yang diterima IDN Times, santri menganggap bahwa Omnibus Law menyeragamkan kebijakan pusat dan daerah untuk menunjang iklim investasi dan menambahkan banyak jejaring bisnis pengusaha serakah. Omnibus Law juga dianggap menzalimi para pekerja.

Lebih jauh mereka menilai, Omnibus Law juga berpotensi memiskinkan petani yang terancam sawah ladangnya oleh perusahaan swasta, melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan, hingga merugikan pekerja perempuan. Termasuk juga merusak dan menghilangkan sanksi pidana bagi perusak lingkungan dan menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis atau komersialisasi.

Di sela berlangsungnya aksi unjuk rasa, beberapa oknum yang diduga provokator berupaya memperkeruh kondisi. Mereka teridentifikasi oleh aparat kepolisian yang melakukan penjagaan di lokasi aksi. Beberapa di antara mereka dikabarkan sempat diamankan. Hal tersebut diungkapkan Kabag Ops Polrestabes Makassar, AKBP Anwar Danu.

"Pasti kan ada riak-riaknya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu, yang kelompok baik-baik sementara menyampaikan orasi, kemudian disusupi oleh kelompok-kelompok yang jahat yang mungkin kelompok itu satu, dua, tiga orang, itulah yang membuat jadi biang kerok sebenarnya," ucap Anwar.

Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi. Polisi berupaya mengamankan mereka yang teridentifikasi sebagai provokator. Beberapa orang diamankan di kawasan jalan layang atau flyover. Letaknya tidak begitu jauh dari pusat aksi di depan Kantor DPRD Sulsel.

Hanya saja, Anwar tidak menyebut pasti berapa orang terduga provokator yang telah diamankan. Sementara ini pihaknya masih melakukan pendataan lanjutan. Anwar menyebut, sebanyak 8 unit kendaraan roda dua diamankan petugas saat aksi kejar-kejaran berlangsung.

Sempat beredar kabar bahwa salah satu dari oknum provokator yang diamankan membawa senjata tajam. Namun, Anwar menampik hal tersebut. "Kalau yang bawa sajam kami belum tahu kebetulan kita ini situasi COVID-19 jadi protokol kesehatan itu tetap kita jaga. Salah satunya pemeriksaan dengan thermal gun," imbuhnya.

Kepolisian mencatat sebanyak 500 pengunjuk rasa yang memadati area Kantor DPRD Sulsel hingga kawasan flyover di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Mereka membentangkan spanduk dan sejumlah pataka, juga orasi bergantian hingga aksi bubar dengan kondusif.