Rapat dengan KPK, Munafri Dorong Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam kesempatan itu, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang kuat dan sistem pengawasan yang berkelanjutan adalah kunci utama untuk menciptakan birokrasi yang bersih.

“Ini sangat penting sebagai penguatan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan ke depan,” ujar Munafri. Ia menyebut rakor ini menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk meneguhkan komitmen antikorupsi dan memperkuat sistem pencegahan di daerah masing-masing.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah,” tambah Appi — sapaan akrabnya.

Munafri juga mengapresiasi arahan dan materi yang disampaikan oleh jajaran KPK. Menurutnya, penguatan dari pimpinan KPK memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tak hanya menyoroti pengawasan, Munafri juga berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk penyegaran bagi aparatur pemerintahan. Menurutnya, edukasi dan pengingat tentang bahaya korupsi harus terus dilakukan agar semangat antikorupsi tetap terjaga.

“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara kontinu. Artinya, terjadwal untuk terus saling mengingatkan bahaya korupsi,” terangnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara KPK dan inspektorat untuk menjangkau hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah. “Baik oleh KPK maupun inspektorat, yang turun langsung hingga ke tingkat pemerintahan paling kecil,” lanjutnya.

Munafri menegaskan bahwa salah satu penyebab munculnya persoalan dalam birokrasi adalah ketika aparatur lalai dalam menjalankan tugas dan mengelola anggaran. Karena itu, fokus dan integritas menjadi hal yang wajib dijaga oleh seluruh penyelenggara pemerintahan.

“Kita harus sadar bahwa persoalan bisa timbul kalau kita lalai, kalau kita tidak fokus, dan apalagi jika bermain-main dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini harus menjadi konsen kita bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam arahannya menegaskan bahwa korupsi masih menjadi hambatan utama pembangunan daerah. Karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan dan membangun budaya pemerintahan yang bersih.

“Korupsi kerap menghambat pembangunan daerah. Ini yang saya tekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih atau good governance,” tuturnya.

Johanis juga menjelaskan bahwa KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan dan edukasi. Ia menilai, pencegahan yang dilakukan sejak dini dapat menghindarkan penyelenggara negara dari jerat korupsi.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah upaya pencegahan. Kami ingin memastikan tidak ada penyelenggara negara yang terjebak dalam tindak pidana korupsi. Pencegahan lebih dini seperti ini penting kami lakukan,” tegasnya.

Selain itu, Johanis menuturkan bahwa KPK terus memperluas pendidikan antikorupsi ke berbagai lapisan masyarakat. “Kami melaksanakan pendidikan antikorupsi sejak usia dini, mulai dari tingkat PAUD hingga lembaga pemerintahan, bahkan kepada istri pejabat penyelenggara negara. Semua pihak perlu memahami nilai-nilai integritas,” dia menambahkan.